Tuntut Pemerintah Batalkan Kebijakan Impor Garam, BEM Nusantara Geruduk DPRD Jatim

Tuntut Pemerintah Batalkan Kebijakan Impor Garam, BEM Nusantara Geruduk DPRD Jatim

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Puluhan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur (Jatim) mendatangi DPRD Jatim, Senin (15/7/2019).

Elemen mahasiswa yang bergabung di dalam organisasi BEM Nusantara ini menuntut pemerintah dapat membatalkan kebijakan impor garam yang kini mencapai 2,7 juta ton.

Koordinator Nusantara Pulau Jawa BEM Nusantara, Cahya Nugraha menjelaskan bahwa kebijakan impor tersebut menyebabkan penyerapan garam produsen lokal berkurang.

"Impor garam berdampak pada matinya produksi garam lokal di daerah-daerah penghasil garam," kata Cahya ditemui di sela aksi tersebut, Senin (15/7/2019).

Pihaknya juga menilai bahwa kebijakan impor garam hanya menjawab permasalahan pelaku industri, namun merugikan penambak garam.

"Sehingga, hal ini sekaligus menggeser profesi masyarakat pesisir yang biasanya menjadi penambak garam kini semakin sedikit. Mereka bersikap realistis karena tidak adanya kepastian penyerapan hasil produksi mereka," jelasnya.

Oleh karenanya, selain menuntut pembatalan impor garam, Mahasiswa juga berharap pemerintah dapat meningkatkan kualitas produksi garam lokal sekaligus menetapkan harga penjualan pokok (HPP) garam.

"Saat ini, harga garam anjlok mencapai Rp300 perkilonya. Kasihan para petani garam," katanya.

Perwakilan mahasiswa pun diterima langsung oleh Anggota DPRD Jatim, Zainul Lutfi.

Zainul Lutfi pada penjelasannya menerima aspirasi dari mahasiswa tersebut dan akan meneruskan ke jajaran pemerintah terkait.

Lutfi menjelaskan bahwa masalah impor garam selalu terjadi tiap tahun. Sebab, hingga saat ini belum ada solusi konkret untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas garam lokal.

"Mau tidak mau, dampak masalah impor akan berhubungan langsung untuk masyarakat. Potensinya, 5-10 tahun akan begini terus," katanya.

Lutfi juga akan memastikan data yang digunakan sebagai dasar impor tersebut.

"Konstruksi program seharusnya berbasis data. Kalau data salah, maka programnya pun salah. Untuk itu, data tersebut perlu dipastikan," tegas Anggota Komisi B DPRD Jatim tersebut.