Massa Gelar Aksi di Kantor Pemkab Pamekasan, Tuntut Janji Politik Bupati Baddrut Tamam Soal Tembakau

1. Bupati dan Wakil Bupati harus tanggungjawab kepada petani tembakau Pamekasan.

2. Bupati dan Wakil Bupati harus mendesak gudang atau pengusaha pabrikan agar tembakau milik rakyat Pamekasan terjual mahal.

3. Bupati dan Wakil Bupati harus terjun langsung ke gudang supaya tahu permainan pabrikan.

4. Bupati dan Wakil Bupati harus memberikan teguran keras kepada Kadisperindag dengan adanya 'Pemantau Tembakau' tidak boleh masuk ke dalam gudang.

5. Dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati sudah tidak mematuhi Perda No. 04 tahun 2015 Bab II Pasal 3 huruf (c), apabila dalam jangka waktu 3x24 jam tuntutannya tidak dipenuhi, maka akan mendesak Pimpinan DPRD Pamekasan untuk melakukan 'Pansus Tata Niaga Tembakau'.

• Komplotan Pencurian Motor Beraksi di Masjid Pamekasan, Tak Sadar Aksinya Terekam CCTV

Aksi massa tersebut tidak ditemui langsung oleh Baddrut Tamam.

Massa akhirnya ditemui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pamekasan, Bambang Edi Suprapto.

Bambang Edi Suprapto mengaku, pelaksanaan pengawasan harga jual tembakau di Kabupaten Pamekasan memang di bawah produktif.

"Kita akui dan kita ketahui bersama mengenai peleksanaannya dibawah produktif," ucapnya kepada massa aksi.

Bambang Edi Suprapto mengaku, pihaknya sudah mengumpulkan sembilan pabrikan untuk mengetahui aturan yang ditentukan Pemkab Pamekasan dan meminta untuk mematuhinya.

"Kita sudah berusaha kepada pabrikan ini sebelum musim tembakau (panen) dibuka semuanya kami undang, dan disampaikan bahwa biaya produksi gunung, sawah, tegal, kita minta mereka untuk mematuhi," tandasnya.

• Tujuh Fraksi di DPRD Sumenep Terbentuk dan PBB Pilih PKB, Inilah 7 Politisi yang jadi Ketuanya