Puan Maharani Resmi Jadi Ketua DPR RI, Berharap Capaiannya Bisa Inspirasi Perempuan di Indonesia

Hal itu disampaikan Prabowo Subianto melalui juru bicaranya Dahnil Anzar Simanjuntak.

"Bang Dasco, sama dengan Bang Fadli Zon, senior dan pendiri partai, yang selama ini sudah bekerja keras bersama dengan kader yang lain untuk membesarkan partai dan sudah berpengalaman di parlemen," kata Dahnil Anzar ketika dihubungi, Selasa (1/10/2019).

Dahnil Anzar mengatakan, Prabowo Subianto ingin melakukan regenerasi kepemimpinan legislatif.

Sedangkan Fadli Zon juga dianggap sudah memberikan prestasi yang baik selama menjadi wakil ketua DPR RI.

• Halili Yasin dan Fathor Rohman Terpilih Jadi Ketua DPRD Pamekasan, Periode Jabatan akan Dibagi Dua

• Siap-Siap! Musim Hujan di Kota Malang Diprediksi Terjadi Pada Pekan Pertama November Mendatang

"Prestasi yang baik sebagai Wakil Ketua DPR RI yang sudah ditunjukkan Bang Fadli Zon diyakini Pak Prabowo bisa dilanjutkan oleh Bang Sufmi Dasco Ahmad," kata Dahnil Anzar.

Meski tak lagi menjadi Wakil Ketua DPR, namun Fadli Zon akan mendapat tugas lain dari Prabowo Subianto.

"Beliau ingin menugaskan Bang Fadli Zon pada penugasan politik yang lain, yang bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kepentingan bangsa dan negara," kata politisi asal Aceh ini.

Tugas dan Wewenang Anggota DPR

Sebanyak 575 anggota DPR telah diambil sumpahnya dalam sidang paripurna pengambilan sumpah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Para anggota DPR tersebut akan menjadi anggota dewan untuk lima tahun ke depan mewakili rakyat.

Mari kita mengenok sejumlah tugas dan wewenang anggota DPR untuk lima tahun kedepan, dikutip TribunWow.com dari laman resmi dpr.go.id:

• Hari Kesaktian Pancasila, Kapolres Pamekasan Ingatkan Soal Karakter dan Jati Diri Bangsa Indonesia

• Ratusan Perantau asal Jawa Timur Tiba di Malang Besok, Diangkut Pesawat Hercules dari Wamena

Tugas dan Wewenang

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:

- Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)

- Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama