Bank Jatim Diduga Lakukan Pencucian Uang Nasabah, Massa Alpart Kepung Kantor DPRD Pamekasan

Massa Alpart menyebut ada indikasi tindak pencucian uang yang diduga dilakukan Bank Jatim

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart) menggelar demo di depan Kantor DPRD Pamekasan, Rabu (9/10/2019).

Mereka datang untuk menyampaikan keluhan masyarakat soal dugaan tindak pidana adanya pencucian uang di Bank Jatim.

Korlap Aksi, Basri mengatakan, sejumlah masyarakat mengeluhkan adanya dugaan pencucian uang di sejumlah desa di Kecamatan Galis dan Kecamatan Larangan.

• Ingin Punya Wajah Cantik Mulus, Nasib Gadis ABG Ngawi ini Berubah Total saat Melihat Motor di Sawah

• 4 Tahun Ditinggalkan Suami yang PNS Begitu Saja, Wanita Kecamatan Raas Sumenep ini Mengadu ke Dinkes

• Kaesang Diwisuda, Mahasiswa Singapura Tak Tahu Kalau Kaesang Putra Presiden RI, Jadi Pusat Perhatian

"Kami dari Alpart menilai bahwa pelayanan dan sistem di Bank Jatim amburadul," kata Basri melalui pelantang suara.

Karenanya, ia meminta DPRD Pamekasan menekan Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam agar mencabut Kas Daerah (Kasda) yang selama ini ada di Bank Jatim.

"Jadi sebagaimana yang telah diamanahkan dalam PP no 39 tahun 2007 pasal 18 bahwa yang berwenang untuk menunjuk bank umum atau central dalam pembukaan rekening kas daerah merupakan wewenang bupati dan badan keuangan daerah," ujarnya.

Basri mengaku menemukan beberapa hal negatif terkait pelayanan dari Bank Jatim, seperti perbedaan pelayanan antara masyarakat umum dan pemilik modal.

"Demi kebaikan Pamekasan ke depannya, kami akan terus mengawal permasalahan ini sampai Pemkab mencabut seluruh Kasda yang ada di Bank Jatim," ucapnya.

• Pemkot Blitar Setop Izin Pendirian Minimarket Berjejaring, Kuota Minimarket Dibatasi hanya 22 Unit

• Cara Mengaktifkan Mode Gelap Instagram, Pastikan Dulu Pengaturan Layar di Perangkat Ponsel

"Serta kami meminta untuk segera dialihkan Kasda Pamekasan ke bank umum lainnya yang jauh lebih sehat dan bermanfaat selain Bank Jatim," sambung dia.

Tidak hanya itu, Basri juga menyampaikan tiga tuntutannya di hadapan anggota DPRD Pamekasan, yang menemuinya, di antaranya;

1. DPRD Pamekasan harus menekan Bupati agar mencabut seluruh Kas Daerah Kabupaten Pamekasan di Bank Jatim.

2. Segera memanggil seluruh pimpinan Bank Umum lain untuk diminati kesiapan dalam mengelola Kas Daerah.

3. Berkaitan dengan pelayanan banyak yang dikecewakan, termasuk kemarin ada salah satu anggota DPRD yang dijadikan bola pimpong di Bank Jatim.

Sementara itu, anggota DPRD Pamekasan, Maskur mengatakan, permintaan untuk bertemu dengan perwakilan semua pimpinan perbankan yang ada di Pamekasan akan pihaknya fasilitasi.

• Kiat Jitu Lolos Rintangan Jalur Angka Delapan Tes Praktik Buat SIM, Perhatikan Jenis Motor dan Rem

• Tiga Anak Presiden Santer Diisukan Bakal Masuk Kabinet Kerja Menjelang Pelantikan Jokowi-Maruf Amin

"Kami diberi waktu 2x24 jam oleh mereka untuk memfasilitasi terkait tuntutan mereka," katanya.

Maskur membantah terkait tuduhan adanya indikasi anggota DPRD Pamekasan yang diduga main mata dengan pihak Bank Jatim terkait persoalan ini.

"Isu itu tidak benar, hal tersebut merupakan isu yang dibangun di masa-masa sekarang, saya rasa tidak ada main mata dari anggota DPRD Pamekasan di sini dengan pihak Bank Jatim," bantahnya.

Kata Maskur, sebelumnya sudah dilakukan audiensi massa aksi ke Kantor DPRD Pamekasan.

Namun, hasilnya tetap mereka masih belum puas ketika yang hadir dalam audiensi itu, hanya dari pihak Bank Jatim dan keuangan saja.

"Kami siap menghadirkan dari semua pimpinan Bank yang ada di Pamekasan, kalau tidak siap untuk apa saya hadir menemui massa itu," tandasnya.

• Menghilang Semalaman, Pria 70 Tahun Ditemukan Mengapung di Bawah Jembatan Sungai Tak Bernyawa

• Penggunaan Media Sosial Dibahas saat Rapat Paripurna DPRD Surabaya, Begini Respon Adi Sutarwijono