GAWAT, Granat Sebut Belum Ada Satupun Calon Maju Pilkada Serentak di Jatim Peduli Berantas Narkoba

GAWAT, DPD Granat Jatim Sebut Belum Ada Satupun Bakal Calon yang Maju Pilkada Serentak 2020 yang Peduli Pemberantasan Narkoba

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Komitmen terhadap pemberantasan narkoba ternyata belum ditunjukkan oleh tokoh dan figur yang akan maju Pilkada Serentak 2020.

Hal ini tercermin dari apa yang disampaikan oleh Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Jatim.

Ketua DPD Granat Jatim, Arie Soeripan menegaskan, bahwa para bakal calon kepala daerah di Jatim yang akan maju dan ikut running Pilkada Serentak 2020 belum menunjukkan komitmen pemberantasan narkoba.

Ini menjadi ironis, mengingat angka penyalahgunaan narkoba di Jatim termasuk yang tertinggi secara nasional.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada satu pun bakal calon kepala daerah yang punya program pemberantasan maupun penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

"Sampai hari ini belum ada bakal calon kepala daerah yang mengusung program pemberantasan narkoba.

Ini membuktikan belum ada yang pro pada pemberantasan narkoba," kata Arie Soeripan, ketika dikonfirmasi di Surabaya, Minggu (13/10/2019).

Arie Soeripan menjelaskan, pemberantasan narkoba sama pentingnya dengan pemberantasan korupsi.

Sebab, dampak negatif narkoba bukan hanya merusak kesehatan tapi juga merusak mental generasi muda.

"Ini harus menjadi fokus. Sebab, generasi muda merupakan penerus masa depan bangsa," kata Soeripan.

Ia melanjutkan bahwa narkoba akan menimbulkan kerawanan sosial dan memicu kriminalitas.

Sebab, para pecandu akan melakukan segala hal untuk mendapatkan narkoba.

"Saya kira dampak negatif narkoba ini lebih besar dari korupsi sebab merusak seluruh sendi masyarakat.

Karena itu, harus ada langkah konkret dalam memerangi narkoba," tegas perempuan yang juga aktivis sosial tersebut.

Arie Soeripan juga mengingatkan, langkah pemberantasan narkoba harus dimulai sejak dini dari diri bakal calon kepala daerah. Para calon kepala daerah juga harus bebas dari narkoba.

Ia lantas berharap KPU selaku penyelenggara pilkada harus melakukan pemeriksaan ketat kepada para calon kepala daerah dengan menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam tahap pemeriksaan kesehatan.

"Bila perlu jangan hanya tes urine tapi juga tes darah dan tes rambut agar lebih akurat.

BNN punya alat pemeriksaan canggih yang bisa mendeteksi penggunaan narkoba dalam jangka yang lama," tegas perempuan asal Tuban tersebut.

Untuk diketahui, kontestasi Pilkada Serentak 2020 digelar secara langsung di 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Sejumlah figur pun bermunculan sebagai bakal calon kepala daerah, baik yang maju melalui partai politik maupun perseorangan alias independen.