Perangkat Desa dan Kades se Gresik Ancam Turun Jalan & Kepung Gedung DPRD dan Kantor Bupati Sambari

Padahal, siltap untuk perangkat saja sebesar Rp 2, 2 juta perbulan.

Sedangkan siltap untuk kepala desa (kades) diatasnya.

Belum lagi untuk gaji rukun warga (RW) maupun Rukun Tetangga (RT) perbulan.

Yatim mencontohkan ada desa yang memiliki 10 dusun, maka sudah ada 10 kepala dusun yang masuk dalam perangkat desa.

Belum lagi, perangkat desa yang lain. Untuk membayar siltap saja tidak cukup.

"Minimal, setiap desa menerima Rp 350 juta hingga Rp 400 juta, bisa membayar siltap dan operasional pemerintahan desa,”imbuh dia.

• Penghasilan Terdampak, Pemprov Jatim Mulai Hitung Ratusan Pejabat Eselon III & IV yang Dirampingkan

• Inilah ARTI MIMPI BERCINTA, Hubungan Intim dengan Pacar & Mantan dan Bercinta Sama Orang Tak Dikenal

Hal senada dikatakan oleh M Bahrul Ghofar yang berharap Pemkab Gresik melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, mentransfer ADD pada bulan Februari.

Sehingga, kades dan perangkat desa bisa menikmati siltap setiap bulannya. Kenyataannya selama ini, ADD baru di transfer pada bulan Mei.

Selain itu, kendaraan dinas bantuan dari Pemkab Gresik berupa sepeda motor sudah berusia 12 tahun.

Padahal, janji kampanye pemerintahan Sambari - Qosim jilid I, pada tahun 2010 akan diganti.

"Sekarang kan Sambari - Qosim sudah dua periode, Pak Nurul Yatim sudah menghadap ke Bupati Sambari Halim Radianto dan dijanjikan kendaraan operasional mobil oleh bupati. Tapi, tak ada realisasinya," tutupnya.

Menanggapi keluhan dan surat pengaduan dari AKD dan perangkat desa tersebut, Ketua DPRD Gresik Fandi Akhmad Yani mencoba menenangkan mereka dan memberi penjelasan, bahwa sejatinya dewan tak sepakat dengan penurunan anggaran ADD dalam R-APBD 2020 itu.

Politisi PKB ini mengajak pimpinan DPRD Gresik rapat kerja bareng setelah melakukan kunjungan kerja luar daerah propinsi (KKLD).

Sebab, salah satu agenda KKLD tersebut terkait ADD.

Makanya, DPRD Gresik tak mau segera melakukan finalisasi R-APBD 2020.