Dinas Pendidikan Sumenep Dukung Penghapusan UN oleh Mendikbud, Sebut Guru Bisa Lebih Inovatif

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Dihapusanya Ujian Nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mendapat respon baik dari kalangan pendidikan di Madura.

Salah satunya dukungan dari Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Bambang Irianto mendukung kebijakan baru dihapusnya UN 2021 dan diganti asesmen kompetensi.

"Kami mendukung kebijakan Menteri, saya melihat pak Menteri ini landai tapi pasti dan arahnya jelas. Oleh karena itu perlu ada kebersamaan dan kesepahaman," kata Bambang Irianto pada TribunMadura.com, Jumat (13/12/2019).

Karena bicara pendidikan kata Bambang Irianto, salah satu kuncinya ialah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan.

"Itulah salah satu kuncinya dengan menyesuaikan kondisi saat ini," katanya.

Dihapusnya UN pada 2021 oleh Mendikbud, Nadiem Makarim itu karena yang jelas suatu daerah akan lebih leluasa dalam mencapai peningkatan mutu pendidikan.

"Kenapa demikian, karena setiap daerah ini tidak memiliki ragam dan budaya yang sama antara daerah satu dengan lainnya. Makanya pak Menteri sebut 'Merdeka Belajar, Merdeka mengajar" hal ini sebenarnya mendorong inovasi itu muncul dari pada selalu ada regulasi yang mencekoki perkembangan guru untuk lebih kreatif," paparnya.

Pihaknya menyatakan siap mendukung kebijakan Mendikbud, Nadiem Makarim dalan penghapusan UN 2021 tersebut dan meyakini jika dalam kegiatan belajar mengajar akan lebih maksimal.

"Kami siap mendukung Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, karena kami merasa didukung dalam berinovasi dan berkreasi dalam pencapaian pendidikan mutu," ucapnya.

Diketahui sebelumnya, Mendikbud, Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan baru dengan penghapusan ujian nasional (UN) 2021.

Namun, Nadiem Makarim menegaskan bahwa UN 2020 akan tetap dilaksanakan seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Nadiem menyebut UN 2020 menjadi ujian nasional terakhir dengan sistem yang sudah berlaku.

Pada 2021, nantinya UN akan diganti dengan asesmen kompetensi minumum dan survei karakter.