Breaking News:

Berita Surabaya

Hindari Kesalahan ‘Merumahkan’ WBP, Lapas Gelar Sidang TPP Sebelum Beri Hak Asimilasi dan Integrasi

Proses pemberian hak asimilasi dan integrasi tidak segampang yang dibayangkan. Perlu ada telaah dan pengecekan detail.

TRIBUNMADURA.COM/SYAMSUL ARIFIN
Suasana sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Tak pelak, tim di lapas/ rutan. 

TRIBUNMADURA.COM - Proses pemberian hak asimilasi dan integrasi tidak segampang yang dibayangkan.

Perlu ada telaah dan pengecekan detail terkait latar belakang dan track record Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) selama di lapas/ rutan. 

Dan diakhiri dengan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

Tak pelak, tim di lapas/rutan pun harus lembur hingga larut malam.

Pencarian Balita 5 Tahun Tenggelam di Gorong-gorong Belum Berhasil, Tim SAR Ungkap Penyebabnya

Bersenggolan dengan Pengendara Lain, Pemotor di Pamekasan Jatuh, Luka di Bagian Kepala hingga Tewas

Terapkan Physical Distancing, Warga Rungkut Menanggal Tutup Perbatasan Surabaya-Sidoarjo

Hal itu disampaikan Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim Pargiyono.

Menurutnya, ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk menyatakan seorang WBP berhak mendapatkan hak asimilasi dan integrasi sesuai Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. 

Diawali dengan tim lapas/ rutan akan menelaah sampai detail segala jenis aturan yang ada.

“Mulai dari Permenkumham, Kepmenkumham sampai Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan," ujar Pargiyono, Minggu, (5/4/2020). 

Pria asal Mojokerto itu menjelaskan, ada pengecualian untuk narapidana khusus yang dibatasi oleh PP 99 Tahun 2012.

Menurut Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, mereka tidak bisa mendapatkan hak asimilasi maupun integrasi. 

Halaman
12
Penulis: Syamsul Arifin
Editor: Elma Gloria Stevani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved