Breaking News:

Penerapan PSBB di Surabaya

DPR Minta Pemda Pastikan Penerima Bantuan Sosial saat PSBB 3 Daerah di Jawa Timur Tepat Sasaran

Pendataan warga yang berhak mendapatkan bantuan sosial diminta dilakukan secara objektif.

TRIBUNMADURA.COM/AHMAD ZAIMUL HAQ
PEMBERLAKUAN PSBB - Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa bersama Forkopimda Jatim dan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini; Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin; dan Plh Sekretaris Daerah Kabupatan Gresik, Nadlif saat penyampaian hasil rapat di Gedung Negara Grahadi, Minggu (19/4/2020). Hasil dari rapat itu memutuskan akan diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik untuk meredam penyebaran Covid-19. 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Anggota Komisi II DPR RI, Aminurokhman meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak.

Hal itu diungkapkan Aminurokhman terkait akan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik.

Aminurokhman menyebut, dalam menyiapkan bansos, yang terpenting adalah objektivitas pendataan warga yang berhak menerima bantuan dampak Covid-19, baik di daerah yang diberlakukan PSBB maupun tidak.

Yayasan Takmir Masjid Agung Asy Syuhada Pamekasan Prediksi Ramadan Jatuh pada Jumat 25 April 2020

Cara Unik Rutan Klas IIB Sampang Pantau Warga Binaan Penerima Asimilasi, WhatsApp Jadi Medianya

Kemenag Sumenep Gelar Rukyatul Hilal di Pantai Paneros Besok, Tentukan Jadwal 1 Ramadan 1441 H

"Kita meminta pemerintah kabupaten kota dan provinsi agar data ini tidak ganda dengan bantuan yang reguler dari pemerintah pusat," kata Aminurokhman, Rabu (22/4/2020).

"Betul-betul dipastikan agar tidak terjadi kecemburuan karena dampak Covid-19 ini meluas ke semua sendi masyarakat," sambung dia.

Menurut Aminurokhman, dalam situasi yang seperti ini, akan sangat tidak objektif jika menentukan kriteria penerima bantuan sosial hanya berdasarkan kriteria yang digunakan saat menentukan penerima program PKH, seperti kepemilikan kendaraan.

"Kita harus obyektif, melihat betul kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang layak menerima bantuan itu," lanjutnya.

Untuk menghindari agar tidak tumpang tindih, Mantan Wali Kota Pasuruan itu meminta perangkat daerah sampai tingkat desa untuk turun langsung dan melakukan verifikasi yang fair.

Geger Mayat Tergantung di Teras Rumah, Tetangga Kaget Karena Korban Sebelumnya Lakukan Hal Aneh Ini

"Karena kalau tidak terjadi keakuratan sasaran program justru akan menimbulkan ketidakstabilan kondisi sosial ekonomi masyarakat," ungkap dia.

"Gejolak Kamtibmas akan terjadi, karena ekonomi sedang susah," lanjut politisi Nasdem ini.

Aminurokhman melihat, komitmen yang luar biasa dalam penanggulangan Covid-19 ini terutama untuk menanggulangi dampak sosial.

Seperti Pemprov Jatim yang telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,384 triliun untuk menanggulangi pandemi Virus Corona (Covid-19).

Dari anggaran tersebut Rp 825,31miliar diantaranya untuk kuratif,  Rp 110,17 miliar untuk promotif dan preventif, Rp 995,04 miliar untuk social safety net, Rp 454,26 miliar untuk pemulihan ekonomi.

"Rp 405 triliun dari pemerintah pusat itu juga cukup besar dan signifikan, komitmennya luar biasa," ujar dia.

"Tapi kalau implementasinya di bawah tidak disikapi dengan bijak justru akan kontraproduktif," pungkasnya.

Pelanggan PLN Pamekasan Diminta Kirim Angka Stand Meter Listrik Via WhatsApp Selama Pandemi Covid-19

Penulis: Sofyan Candra Arif Sakti
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved