Breaking News:

Idul Fitri 2020

Jokowi Akhirnya Larang Warga Mudik Lebaran, Pemprov Jatim Sudah Antisipasi Dampak Ekonomi

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi mengeluarkan maklumat larangan mudik di tahun ini.

GALIH PRADIPTA/Kompas.com
Ilustrasi mudik gratis 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) resmi mengeluarkan maklumat larangan mudik lebaran di tahun ini.

Larangan mudik lebaran disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang digelar pada, Selasa (21/4/2020).

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak mengaku, sudah melakukan penghitungan dan pemetaan adanya dampak ekonomi akibat berkurangnya aktivitas masyarakat di tengah virus corona ( Covid-19 ).

Berkurangnya aktivitas masyarakat ini juga termasuk larangan mudik yang telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Kita sudah mempertimbangkan adanya dampak akibat berkurangnya aktivitas masyarakat, sektor perdagangan ini juga sudah kita hitung, ada 2,7 juta UKM non pertanian yang terdata di sensus," ucap Emil Dardak, Selasa (21/4/2020).

Cara Belanja Sembako Murah di Lumbung Pangan Jatim, Buka Website Khusus, Bisa Antar Bebas Ongkir

Ningsih Tinampi Jual Obat Rp 35 Ribu, Klaim Bisa Sembuhkan Corona, Begini Kata Dirut RSUD Dr Soetomo

Temboro Magetan Jadi Klaster Penyebaran Virus Corona, Pemprov Jatim Kirimkan 1.000 Alat Rapid Test

Dari data tersebut ada sekitar 860.000 pabrik yang bergerak memproduksi suatu barang dan sisanya 1 juta 840 ribu adalah UKM yang bergerak di bidang perdagangan.

"Ini treatment nya sudah kita petakan dan kita hitung intervensi yang dibutuhkan. Programnya pun juga bermacam-macam," lanjut Mantan Bupati Trenggalek ini.

Salah satu intervensi yang dimaksud Emil Dardak adalah memperluas store marketingnya UKM sehingga tidak benar-benar berhenti total ketika aktivitas masyarakat berkurang.

Selain itu ada juga social safety net atau jaring pengaman sosial yang akan segera diselesaikan pendataan penerima Bantuan Sosial (Bansos) tunainya oleh Kementerian Sosial pada hari Kamis (23/4/2020).

"Pemprov ini harus mengikuti itu dulu. Setelah itu  rampung baru kemudian dipikir sisanya oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota," ucap Emil Dardak.

"Jadi ada yang bersifat bantuan tapi ada yang sifatnya kelancaran barang dan juga untuk pemberdayaan UKM," pungkasnya.

Penulis: Sofyan Candra Arif Sakti
Editor: Elma Gloria Stevani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved