PSBB di Sidoarjo
Sebut Terjadi Berbagai Persoalan, Anggota DPRD Sidoarjo: PSBB Seolah Tak Ada Bedanya
Sullamul Hadi Nurmawan menilai, bahwa kampanye yang dilakukan pemerintah untuk mengajak masyarakat agar taat aturan juga masih rendah.
Penulis: M Taufik | Editor: Elma Gloria Stevani
lihat foto
TRIBUNMADURA.COM, SIDOARJO - Kritikan terhadap pelaksanaan pembatasan social berskala besar ( PSBB ) di Kabupaten Sidoarjo dan sejumlah upaya penanganan penyebaran Covid-19 terus bermunculan.
Termasuk dari Sullamul Hadi Nurmawan, mantan Ketua DPRD Sidoarjo yang sekarang duduk di Komisi A DPRD Sidoarjo.
Menurut Wawan, panggilan Sullamul Hadi Nurmawan, terjadi persoalan hampir di semua lini.
Mulai dalam penanganan pasien, upaya pencegahan penyebaran, penyaluran bantuan sosial, dan berbagai hal lain dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo.
“Saya kok melihat seperti tidak ada bedanya PSBB atau tidak. Aktivitas masyarakat di mana-mana tetap seperti biasa, seolah tidak ada pembatasan. Yang menurut saya terlihat beda pada masa PSBB ini hanya adanya check point dan penjagaan warga di kampung-kampung,” kata Sullamul Hadi Nurmawan.
• Dispendukcapil Sampang Terima 16 Ribu Keping Blangko KTP Elektronik
• Moda Transportasi Dibuka, Bus yang Masuk Jatim Dicek Ketat, Angkut Penumpang Sesuai SE Gugus Tugas
• FAKTA Penangkapan Youtuber Ferdian Paleka: Sempat Lari ke Palembang, Tertunduk Lesu Seusai Ditangkap
Menurut Sullamul Hadi Nurmawan, pembatasan di kampung-kampung, kompleks perumahan, atau di desa-desa saja yang dirasa sangat efektif untuk membatasi pergerakan warga.
Itupun masih punya beberapa kelemahan.
Dalam penanganan pasien, disebutnya sejauh ini ruang isolasi juga masih kurang sehingga banyak pasien harus melakukan karantina mandiri.
Kemudian hasil rapid test, yang tindak lanjutnya juga terkesan sangat lambat.
“Kebetulan di lingkungan tempat kerja saya ada teman yang hasil rapid tesnya positif, ternyata sampai tiga hari setelah tes juga belum diajak atau dilakukan swab tes. Padahal yang menentukan orang itu postif Covid-19 atau tidak adalah swab test,” sebutnya.
Persoalan lain dalam penanganan pasien juga banyak dikeluhkan di tingkat puskesmas.
Selama ini kerap ada petugas puskemas ketika melakukan pendataan di wilayah serta pemeriksaan terhadap warga pendatang.
Tidak ada yang bisa dilakukan selain hanya melapor ke dinas atau rumah sakit.
“Karena kebingungan itu, jurus utama petugas puskesmas ketika ada warga berpotensi terpapar hanya menyarankan agar melakukan karantina mandiri,” kata Wawan.
Politisi PKB itu juga menilai, bahwa kampanye yang dilakukan pemerintah untuk mengajak masyarakat agar taat aturan juga masih rendah.
