Breaking News:

Berita Pamekasan

Ibu Hamil di Pamekasan Tidak Diperbolehkan Lakukan Persalinan ke Dukun Beranak, Langgar UU Kesehatan

Persalinan ibu hamil melalui dukun beranak, tidak diperbolehkan oleh pemerintah karena melanggar Undang-Undang Tenaga Kesehatan.

Penulis: Kuswanto Ferdian | Editor: Elma Gloria Stevani
TRIBUNMADURA.COM/KUSWANTO FERDIAN
Kepala Seksi Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Pamekasan, Bambang Budiyono saat di ruang kerjanya di Dinas Kesehatan Pamekasan. 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Persalinan ibu hamil melalui dukun beranak, di Kabupaten Pamekasan, Madura sudah sangat jarang.

Namun, meski sangat jarang, masih ada sebagian masyarakat yang melakukan persalinan melalui dukun beranak.

Padahal, secara aturan kesehatan, melakukan persalinan melalui dukun beranak, tidak diperbolehkan oleh pemerintah karena melanggar Undang-Undang Tenaga Kesehatan.

Pasca PSBB Tahap 3, Bupati Gresik Rancang New Normal Life dengan Penegakan Protokol Kesehatan (PPK)

Pembunuhan Sadis Tetangga di Tuban, Pelaku Tebas Tubuh Korban Pakai Sabit, Berlatar Kisah Dendam

Jelang New Normal Kota Malang, Kebijakan Ibadah Misa Ditentukan Lewat Pembahasan dengan Para Romo

Kepala Seksi Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Pamekasan, Bambang Budiyono mengatakan, ibu hamil di Pamekasan yang melakukan persalinan dengan bantuan dukun beranak, saat ini sudah sangat jarang.

Namun kata dia, masih ada sebagian masyarakat Pamekasan yang melakukan persalinan kelahiran melalui dukun beranak, tapi sangat kecil.

Ia menjelaskan, bila mengacu pada Undang-Undang Tenaga Kesehatan No 36 tahun 2014, petugas medis yang diizinkan dan diperbolehkan melakukan serta membantu persalinan yaitu perawat, bidan, dan dokter SPOG (spesialis kandungan).

Di luar tiga petugas medis itu, kata dia tidak diperbolehkan.

"Jadi ibu hamil itu tidak boleh melakukan persalinan ke dukun," kata Bambang Budiyono kepada TribunMadura.com, Jumat (5/6/2020).

"Kalau misal ada dukun yang masih melayani persalinan ibu hamil, sanksinya bisa dipidanakan dan dibawa ke ranah hukum," tambah dia.

Masih Ada Warkop Nekat Berjualan Saat Jam Malam PSBB di Kota Surabaya, Petugas Sita KTP Pelanggar

Masjid Al Akbar Surabaya Kembali Gelar Salat Jumat Berjamaah, Terapkan Protokol Kesehatan

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah BPD Desa Essang Talango Diprotes, Dua Anggota Diduga Tidak Hadir

Pria yang akrab disapa Bambang itu beralasan, kenapa ibu hamil tidak diperbolehkan melakukan persalinan ke dukun beranak, sebab setiap ibu hamil saat melakukan persalinan mendapatkan wadah perlindungan konsumen dari pemerintah.

Jadi, kata dia sudah sepatutnya dari Dinas Kesehatan Pamekasan memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan terhadap ibu hamil dari mall praktik persalinan yang membahayakan.

Bambang Budiyono memastikan, saat ini kesadaran ibu hamil di Kabupaten Pamekasan yang melakukan persalinan melalui tenaga kesehatan sudah cukup banyak.

Hal itu, kata dia terbukti melalui data ibu hamil yang melakukan persalinan di Fasilitas Layanan Kesehatan selama tahun 2019 kemarin.

"Rincian ibu hamil di Pamekasan yang melakukan persalinan melalui fasilitas layanan kesehatan yang meliputi Puskesmas, rumah sakit dan juga melalui bidan, saat ini sebanyak 13.545 orang, dari target sebanyak 13.947," tutupnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved