Pemkot Surabaya Kembalikan Data Kasus Covid-19 Milik Pemprov Jatim, Sebut Tak Sesuai Fakta Lapangan

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA – Ada selisih data kasus Covid-19 virus corona di Kota Surabaya milik Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Surabaya, Rince Pangalila menjelaskan, selisih data kasus Covid-19 milik Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim sering terjadi.

Rince Pangalila mengatakan, Dinkes Surabaya hampir setiap hari terdapat selisih data yang ditemukan dalam update kasus Covid-19.

• Jadwal Acara TV Sabtu 20 Juni 2020 Trans TV Trans 7 RCTI, Jangan Lewatkan Film First Kill & Anaconda

• Kisah Perjuangan Pasangan Suami Istri Lawan Virus Corona, Petik Pelajaran Berharga selama Isolasi

• Data Kasus Covid-19 di Surabaya Milik Pemkot dan Pemprov Jatim Berbeda, Selisihnya Capai 50 Persen

Setelah ditracing sesuai domisilinya, banyak pasien virus corona di Kota Surabaya yang justru tidak ditemukan.

Data yang tidak ditemukan itu akhirnya dikembalikan lagi ke Pemprov Jatim untuk diverifikasi dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur.

“Hampir setiap hari selalu ada yang seperti itu," kata Rince Pangalila, Jumat (19/6/2020).

"Data yang dikembalikan ke provinsi itu, sisa data yang berhasil ditracing atau data yang tidak ditemukan di Surabaya,” sambung dia.

Dia menyontohkan, pada 14 Juni, data yang diterima sebanyak 180 kasus confirm.

• Pemkab Jember Keluarkan Sertifikat Kelayakan Tempat Wisata yang Boleh Beroperasi di Masa New Normal

Namun setelah dilakukan tracing, ternyata pasien hanya berjumlah 80 orang di lapangan. 

Esok harinya, Pemkot Surabaya menerima data sebanyak 280 kasus konfirmasi, namun ketika dikroscek berjumlah 100. 

Rince mengatakan, pihaknya pada 16 Juni 2020 menerima data 149 kasus terkonfirmasi warga Kota Surabaya, namun setelah dicek ternyata hanya ada 64 orang.

Ia menjelaskan, alur data rekap positif Covid-19 itu dimulai dari laboratorium yang dikirimkan ke Balitbang dan Dinkes Jatim.

Selanjutnya, disebarkan ke Dinkes kabupaten/kota, lalu dilanjutkan ke Puskesmas untuk dilakukan tracing sesuai wilayah masing-masing.

“Ternyata banyak yang tidak ditemukan, ada yang sudah pindah domisili, ada yang tidak sesuai dengan KTP dan sebagainya," ucap dia.

• Risma Ungkap Pola Penanganan Covid-19 di Surabaya, Kolaborasi dengan Hotel hingga Sulap Asrama Haji

"Sehingga pasti ada sisa data yang belum final, dan inilah yang dikirim lagi ke pemprov,” tegasnya.

Di samping itu, kata dia, juga terdapat data luar daerah yang masuk dalam data Surabaya.

Tak jarang juga ada warga KTP luar Kota Surabaya tapi menulis alamat domisili Kota Surabaya.

Rince mengungkapkan, petugas tracingnya juga berkali-kali menemukan alamat palsu yang tertera di data itu lantaran setelah dilacak tidak ada pasien di alamat tersebut.

"Kalau begini langsung dimasukkan ke data yang tersisa itu tadi dan dikirim lagi ke provinsi," katanya.

Meski begitu, Rince memastikan, data pasien positif yang tertahan itu masih dalam penanganan, baik itu berada di rumah sakit, isolasi di hotel, rumah sakit darurat, maupun isolasi mandiri di rumah.

• Motor Suporter Persebaya Dirampas Sekelompok Bandit saat Hendak Ikut Konvoi Ulang Tahun Bajul Ijo

"Tentu dalam penanganan, hanya saja data yang perlu dipastikan ini ikut daerah mana harus dikonfirmasi lagi," katanya.

Temuan data tidak sesuai di lapangan ini disebutnya hampir dialami semua daerah.

Sebab, ada beberapa pasien yang tidak jujur saat menerangkan alamatnya ketika tes lab.

Apalagi, tidak semua lab yang ada di Surabaya menerima data detail alamat pasien, termasuk yang tes mandiri.

Karena ada data pasien yang tes mandiri itu juga terkirim semua ke pusat. 

Dia meminta warga untuk menerangkan alamat lengkapnya jika melakukan tes, supaya memudahkan tim tracing di lapangan.

Di sisi lain, Pembina Pengurus Daerah Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) Jatim yang sekaligus Ketua IKA FKM UNAIR Estiningtyas Nugraheni, mengatakan dalam kondisi pandemi ini dibutuhkan keseriusan berbagai pihak. 

Sebab, kata dia, hal ini merupakan masalah bersama dan harus dihadapi bersama pula.

Pengumpulan data itu ada di beberapa titik, maka sangat memungkinkan muncul perbedaan.

“Harus disinkronkan bersama-sama, dan apabila ada yang tidak selaras, harus diselaraskan bersama pula,” ungkapnya.