Pilada Sumenep 2020
KPU Sumenep Dapat Alokasi Tambahan Anggaran Pilkada Sumenep 2020 Rp 3,4 Miliar
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep mendapatkan tambahan anggaran pikada serentak 2020 sebesar Rp3,4 miliar.
Penulis: Ali Hafidz Syahbana | Editor: Elma Gloria Stevani
Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana
TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep mendapatkan alokasi tambahan anggaran Pilkada serentak 2020 sebesar Rp 3,4 miliar.
Anggaran tersebut bersumber dari Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Alokasi tambahan anggaran itu jauh lebih rendah dari pengajuan awal yang mencapai sekitar Rp 21 miliar.
• Aktivis Desak BK DPRD Pamekasan Libatkan Penegak Hukum untuk Ungkap Kasus Pemalsuan Tanda Tangan
• Pemanggilan Bupati Lumajang ke Polda Jatim Atas Dugaan Kasus Pencemaran Nama Baik Pengusaha Tambang
• BREAKING NEWS: Bupati Lumajang Thoriqul Haq Diperiksa Penyidik Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim
Ketua KPU Sumenep, A. Warist menjelaskan, tambahan anggaran itu akan digunakan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD).
Kemudian, tambahan anggaran juga akan dipakai untuk biaya rapid test seluruh penyelenggara.
Mulai dari tingkat KPU, PPK, PPS, KPPS dan PPDB.
Totalnya lebih dari 25 orang.
"Selain pengadaan APD dari tambahan anggaran itu rencananya, akan digunakan rapid test untuk seluruh penyeleggara. yakni, mulai dari tingkat KPU, PPK, PPS, KPPS dan PPDB dengan total sema 25 ribu orang," kata A. Warist, Kamis (9/7/2020).
• Pasien Corona Tulungagung Tersisa 4 Orang, Dinkes Minta Masyarakat Waspada Gelombang Kedua Covid-19
• BREAKING NEWS - 21 ASN Pemprov Jawa Timur Terpapar Virus Corona, Termasuk Kepala Bappeda Jatim
• Mayat Bayi Perempuan Tengkurap di Pantai Turut Tuban, Ditemukan Nelayan yang Cari Ikan Bersama Anak
Pihaknya mengaku, sudah merencanakan semua kebutuhan itu sesuai KPU Provinsi dan Pusat.
"Ya rencana yang sudah diajukan itu awalnya Rp 21 Miliar, namun dari anggaran itu Pemkab hanya akan mengalokasikan Rp 3,4 Miliar," katanya.
Terkait kekurangan dari rencana awal, pihaknya mengaku jika sudah menyampaikan pada KPU Pusat.
"Kekurangannya nanti bisa dipenuhi oleh APBN," kataya.