Berita Bangkalan
Anggaran Belanja Tidak Terduga Penanganan Covid-19 Rp 88,2 M di Bangkalan Masih Terserap 16 Persen
Anggaran Belanja Tidak Terduga penanganan Covid-19 di seluruh OPD hingga kecamatan di Kabupaten Bangkalan terkumpul Rp 88.296.951.532.
Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Elma Gloria Stevani
TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN - Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) khusus penanganan Covid-19 dari kebijakan refocusing dan efisiensi pada awal April 2020 di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga kecamatan di Kabupaten Bangkalan terkumpul sejumlah di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga kecamatan di Kabupaten Bangkalan terkumpul sejumlah Rp 88.296.951.532
Berdasarkan data yang dihimpun Surya dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan, realisasi penggunaan dana BTT pengananan Covid-19 masih berada di angka 16 persen atau sejumlah Rp 14.078.108.793.
Kepala Bidang Akutansi dan Pembendaharaan BPKAD Kabupaten Bangkalan Yudianto Hidayat mengungkapkan, penjumlahan dilakukan di setiap akhir bulan meski pencairan bisa langsung dilakukan setelah ada pengajuan dana penanganan Covid-19.
"Realisasi hingga Juni masih di angka 16 persen. Realisasi penggunaan dana BTT penanganan Covid-19 di Bulan Juni, kami laporkan ke Kementerian Keuangan pada 7 Juli," ungkap Yudi kepada Surya, Jumat (24/7/2020).
• Honda Beat yang Dtinggal Pria Lompat dari Jembatan Sembayat Gresik Ternyata Milik Seorang Perempuan
• Diduga Bunuh Diri, Pemotor Lompat dari Jembatan Sembayat Gresik & Terbawa Arus Sungai Bengawan Solo
• BREAKING NEWS - Ibunda Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti Meninggal Dunia
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 menyebutkan, dana BTT yang disiapkan pemerintah daerah dipakai khusus kebutuhan tiga kegiatan; Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi, dan Jaring Pengaman Sosial.
Pemberian bantuan sosial atau ekonomi kepada masyarakat dalam kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi di Bulan Juni dilaporkan, anggaran BTT yang terserap masih berada di angka 4 persen atau sejumlah Rp 204.000.000 dari total anggaran senilai Rp 5.400.000.000.
Pada kegiatan Jaring Pengaman Sosial, penyerapan BTT untuk kegiatan bagi-bagi paket sembako Dinas Sosial masih di angka 4 persen atau sejumlah Rp 1.052.000.000 dari total anggaran senilai Rp 30.463.339.266.
Rendahnya penyerapan dana BTT juga tercatat pada sejumlah kegiatan dalam Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk Pencegahan atau Penangan Covid-19.
Di antaranya pada pos kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD Syamrabu. Dari total anggaran senilai Rp 4.750.000.000 yang disiapkan, realisasi anggaran masih berada di angka 2 persen atau sejumlah Rp 117.959.551.
Sedangkan pada pos kegiatan Peningkatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga Dinas Kesehatan, realisasi penyerapan anggaran telah mencapai angka 98 persen atau sejumlah Rp 2.411.532.000 dari total anggaran Rp 2.465.632.000.
• Arti Mimpi Bertemu Orang yang Sudah Meninggal hingga Mimpi Berhubungan Badan, Bagaimana Tafsirannya?
• Penyesalan Terbesar Aurel Hermansyah Dalam Hidup, Sia-siakan Kesempatan: Ingin Kembali ke Masa Itu
• KATALOG PROMO JSM ALFAMART 24 Juli - 28 Juli 2020, Ada Diskon Harga Beras, Minyak Goreng dan Camilan
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bangkalan sekaligus Tim Verifikasi Pengguna Anggaran BTT Covid-19 Rizal Morris mengungkapkan, tingginya penyerapan dana BTT bukan sebagai tolok ukur suksesnya Tim Satgas dalam penanganan Covid-19.
"Belum tentu. Perlu dipahami bahwa dana BTT bukan berarti sedia dan langsung habis. Karena kita tidak tahu sampai kapan wabah Covid-19 ini berakhir," ungkapnya kepada TribunMadura.com.
Ia menegaskan, selaku Tim Verifikasi pihaknya berhak tidak merekomendasikan Rencana Kegiatan Belanja yang dibutuhkan atau diajukan OPD-OPD jika tidak sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri.
Dirjen Keuangan Depdagri pun, lanjutnya, mengamanatkan agar dalam penanganan Covid-19 menggunakan dana BTT se efisien mungkin.
"Selama tidak keluar dari tiga rambu (kegiatan) itu. Kita secara nasional mampu bertahan hingga Desember saja sudah bagus," tegas.
Rizal kemudian mencontohkan beberapa daerah di luar Pulau Jawa akhirnya kelimpungan karena dana BTT digenjot di awal.