Breaking News:

Berita Tuban

Temuan Daging Ayam Busuk Program BPNT di Tuban, Produk BPNT Dinilai Jadi Bisnis Kemiskinan

Produk bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kabupaten Tuban dinilai dijadikan bisnis kemiskinan.

Penulis: Mohammad Sudarsono | Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
TRIBUNMADURA.COM/AMINATUS SOFYA
ilustrasi - Temuan Daging Ayam Busuk Program BPNT di Tuban, Produk BPNT Dinilai Jadi Bisnis Kemiskinan 

TRIBUNMADURA.COM, TUBAN - Puluhan aktivis PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tuban menggelar aksi demo di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Tuban, Selasa (18/8/2020).

Mereka datang ke Kantor Dinas Sosial untuk meminta kejelasan kasus temuan daging ayam busuk bantuan pangan non tunai (BPNT) Desa Socorejo, Kecamatan Jenu.

Dalam orasinya, mahasiswa menuding jika produk BPNT dijadikan bisnis kemiskinan.

Rahasia Tampil Natural dan Fresh Ala Cewek Korea, Perhatikan Pemilihan Produk Sesuai Korean Makeup

Dua Pohon Besar Tumbang ke Tengah Jalan, Akses Jalan Nasional Lumajang-Malang Sempat Tersendat

Warga Sumenep Tak Pakai Masker Bakal Didenda Rp 100 Ribu, Polisi Siap Gelar Patroli Sebulan Penuh

"Jangan sampai BPNT ini malah jadi bisnis kemiskinan, ujung-ujungnya rakyat yang dikorbankan. Kualitas beras, telur dan daging yang tidak layak," teriak orator aksi.

Ketua Umum PC PMII Tuban, M Chanif Muayyad mengatakan, program BPNT di Kabupaten Tuban kerap diwarnai dengan kasus dugaan penyimpangan.

Dari model terbaru yang digunakan, masih terjadi praktek di lapangan yang tidak sesuai aturan dan masih banyak penyimpangan.

Bahkan dijadikan politik bisnis kemiskinan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Ini sudah dijadikan politik bisnis kemiskinan, terbukti adanya temuan produk yang secara kualitas tidak layak. Beras berkutu, telur dan daging busuk," ujar Chanif.

Mandi di Sungai Bareng Teman, Remaja 17 Tahun asal Lumajang Dilaporkan Hilang setelah Melompat

5 Polisi di Ponorogo Terjaring Patroli Disiplin Protokol Kesehatan, Dihukum Push Up hingga Nyanyi

Dijelaskannya, selama melakukan advokasi ada sejumlah temuan yang didapat. Pertama, temuan pengecekan para KPM muncul 1 nama yang tidak menerima KKS. Setelah ditelusuri ternyata yang tidak menerima KKS sebanyak 200 KPM.

Kedua, bahwa pihak BNI juga membawa kembali kartu para KPM karena data yang diterima tidak sesuai di lapangan. Misal, pada tahun 2016 masyarakat yang tercatat sebagai masyarakat miskin, namun setelah 2020 ternyata sudah mampu.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved