Demo di Kantor Kejari Pamekasan, Massa Soroti Dugaan Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Naungan DLH

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Sejumlah massa dari Lembaga Nusantara Civil Society Organization menyoroti dugaan korupsi sejumlah proyek pembangunan di bawah naungan DLH Pamekasan dalam demo di depan Kantor Kejari Pamekasan, Madura, Selasa (29/9/2020).

Orator aksi, Nur Faisal mengatakan, sudah banyak anggaran yang diploting oleh DLH Pamekasan untuk proyek pembangunan beberapa tahun lalu.

Kata dia, penggunaan anggaran itu setiap tahun tercium aroma korupsi, kolusi, dan nepotisme.

• BREAKING NEWS - Kantor Kejari Pamekasan Didemo Massa Lembaga Nusantara Civil Society Organization

• Satpol PP Tutup Paksa Puluhan Toko Swalayan di Kota Mojokerto yang Tak Perbarui Izin Usaha

• Tingkatkan Pelayanan Pembuatan SKCK dan SIM, Polres Sampang Gandeng Stakeholder hingga Ojek Online

Hal ini berdasarkan dimulainya dari beberapa pembangunan di Kabupaten Pamekasan.

Proyek pembangunan itu di antaranya, pembangunan Sanitary Landfil, Taman Kowel, Taman Gladak Anyar, Pembangunan TPS3R di Lawangan Daya, dan Pembangunan Area Relokasi PKL di eks Rumah Sakit yang berlokasi di Jalan Kesehatan.

Ia menyebut, sejumlah proyek pembangunan itu menenelan anggaran ratusan milyar, namun wujud pembangunan tersebut tidak jelas akuntabilitasnya.

"Pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di Pamekasan kehilangan rohnya sejak kasus OTT KPK yang melibatkan Bupati dan Kajari Pamekasan," teriak Nur Faisal di pintu masuk Kantor Kejari Pamekasan.

Menurut Faisal, Kejari Pamekasan saat ini seperti kehilangan orientasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sementara, akhir-kahir ini, kata dia, banyak dugaan korupsi di beberapa tempat atau OPD Pemkab Pamekasan, salah satunya di DLH.

Ia mengaku, mencium adanya aroma dugaan korupsi pembangunan tempat PKL di eks RSUD lama Pamekasan.

Pembangunan tempat relokasi PKL ini menelan anggaran Rp 1.2 miliar.

Fasial juga membeberkan, beberapa bulan lalu sempat dilakukan penyelidikan oleh Kejari Pamekasan perihal dugaan korupsi pembangunan tempat relokasi PKL itu.

Namun, saat ini kasus sudah mulai hilang dari permukaan seiring bau busuk dugaan kolusi dalam penanganan kasus tersebut.

"Melihat beberapa problem yang sudah lama tidak ada kejelasan dan mangkrak di Kejari Pamekasan, maka perlu adanya pengawalan ketat agar tidak tertelan dalam jurang kepalsuan," ujarnya.