Aliansi Pemuda Peduli Rakyat Geruduk Gedung DPRD Pamekasan, Tuntut Agen E-Warong Bermasalah Ditutup

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Sejumlah pemuda yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart) melakukan demonstrasi ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Rabu (7/10/2020).

Mereka menuntut beberapa E-Warong yang dinilai bermasalah, di Kecamatan Kadur, Pamekasan, Jawa Timur agar segera ditutup.

Massa aksi yang membawa 2 karung beras itu ditemui oleh anggota DPRD Pamekasan yang juga sebagai Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Khairul Umam dan beberapa dewan lainnya.

• BREAKING NEWS Pria Tulungagung Tewas Usai Mobil Tabrak Tembok Makam Padahal Baru Pertama Kopi darat

• Pelaku UMKM di Sampang Terancam Tidak Bisa Nikmati Bantuan Rp 2,4 Juta, Data Penerima Tak Ditemukan

• Tiga Area Traffic Control System Belum Terpasang CCTV, Dishub Sampang Lakukan Pengajuan Penambahan

Korlap Aksi, Basri mengatakan, aksi yang membawa beras sebanyak 2 karung dengan merk Maharani dan Bintang Madura itu diduga ada indikasi monopoli.

Hal itu kata dia dapat diperhatikan dengan sampel beras yang diperlihatkan di hadapan DPRD Pamekasan.

Bahkan, di Kecamatan Kadur tersebut, ia menduga ada interfensi dari oknum pihak ketiga yang bermain dan memaksa para pemilik E-Warong untuk satu pintu dalam penyediaan bahan sembako.

Sehingga, para E-Warong tersebut tidak memiliki kebebasan dalam menentukan komuditi dan harga satuan sembako.

"Masalah ini bisa masuk ke ranah Tipikor, karena harga satuan sembako yang diberikan oleh E-Warong melebihi harga di pasar," teriak Basri.

"Seharusnya, sama rata dengan harga yang di pasar. Apalagi sampel beras yang kualitasnya sangat memprihatinkan karena tidak sebanding dengan harga," sarannya.

• Diary Lina Kuak Perasaan Galau, Rizky Febian Syok Mantan Istri Sule Tulis Kalimat: Aku Rindu di Sini

• Daftar Kekayaan Sule yang Akan Nikahi Nathalie Holscher, Dari Mobil, Motor Gede hingga Rumah Mewah

Menurutnya, DPRD Pamekasan segera memanggil supplier beras dan kacang di Kecamatan Kadur dan meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan selaku Ketua Tikor Kabupaten harus dievaluasi, karena selama ini dinilai tutup mata dan tidak tegas.

"Kita juga menuntut BNI Cabang Pamekasan harus bersikap tegas dengan memblokir seluruh agen tersebut dan TKSK Kecamatan Kadur harus diganti," tuntut Aktivis HMI Pamekasan.

Terpisah, Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, Khairul Umam meminta massa aksi untuk tetap memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat.

Sebab, dalam waktu dekat ini, ia akan memanggil semua pihak yang telah disebutkan tadi.

"Termasuk teman-teman Aliansi Pemuda Peduli Rakyat sebagai aspiratif. Agar persoalan ini menjadi terang benderang dan agar aspirasi ini menjadi aspirasi yang bisa kita selesaikan bersama," tegas Khoirul Umam.

Politisi PKB ini mengimbau kepada Aliansi Pemuda Peduli Rakyat untuk memberikan tontonan yang baik kepada masyarakat dan meminta kerjasama yang baik dalam membangun Pamekasan.

"Teman-teman Alpart percayalah misi dan niat kita sama. Kita ingin melahirkan suatu produk peraturan yang berpihak kepada masyarakat Pamekasan, yang salah kita hukum dan yang benar kita apresiasi," tutupnya.