Buntut Penolakan Pasien BPJS di RS Nindhita, Dinas Kesehatan Gelar Pembinaan Terhadap Seluruh Bidan

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, Madura angkat suara terkait polemik Dewan Kesehatan Sampang (DKR) dengan Rumah Sakit Nindhita.

Dinas Kesehatan menyatakan sebuah rencana soal pembinaan terhadap seluruh bidan di wilyah kerjanya, Kamis (15/10/2020).

Program pembinaan dilakukan setelah melakukan mediasi terkait keluhan pelayanan Rumah Sakit Nindhita yang diduga menolak pasien BPJS tiga hari yang lalu.

Dalam mediasi itu Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang mendatangkan pihak Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sampang, BPJS Kesehatan Sampang, dan Rumah Sakit Nindhita.

Baca juga: Download Lagu MP3 Hey Stupid, I Love You - JP Saxe, Dilengkapi Lirik dan Video Klip, Viral di TikTok

Baca juga: Download Lagu TikTok MP3 Ku Puja Puja Versi Kalia Siska DJ Kentrung, Seakan Ragaku Hangus Terbakar

Baca juga: Muda Mudi Kepergok Berbuat Mesum di Taman Kelono Sewandono Ponorogo, DLH Perketat Pengamanan

Baca juga: Daftar Mantan Kekasih Nathalie Holscher Sebelum Akhirnya Menjalin Asmara dengan Sule Sang Komedian

Baca juga: Singgung UU Cipta Kerja, Hotman Paris Sebut Buruh Diuntungkan: Majikan akan Buru-buru Bayar Pesangon

Baca juga: Profil dan Biodata Irjen Pol Napoleon Bonaparte, Terlibat Kasus Djoko Tjandra, Kini Ditahan di Rutan

Plt. Dinkes Sampang, Agus Mulyadi mengatakan bahwa, terkait pelayanan Rumah Sakit Nindhita yang dikeluhkan oleh masyarakat itu kurang baik.

Sebab, pria berkacamata itu menilai tenaga medis Rumah Sakit Nindhita pelayanannya berpegang teguh pada norma (Normatif) padahal, juga perlu melihat kondisi masyarakat setempat terutama Madura.

"Intinya harus melihat karakter dari masyarakat Madura yang meminta harus dilayani, ya silahkan fasilitas melayani, paling tidak disentuh dan ditanyakan terlebih dahulu, karena meskipun seperti itu masyarakat sudah puas," ujarnya kepada TribunMadura.com, Rabu (14/10/2020).

"Tenaga kesehatan jangan melihat normatif, ini fasilitas kayaknya masih melihat normatif, tidak boleh lah.. walaupun nanti BPJS tidak bisa diklaim yang terpenting dilayani terlebih dahulu," imbuhnya.

Ia menambahkan, Bagaimanapun caranya substansi yang membuka pelayanan itu harus sepenuhnya bekerja.

Sehingga, bila ada halangan dan tidak bisa melayani masyarakat, sebelumnya harus diantisipasi dengan dokter pengganti.

"Sebenarnya sudah dilakukan oleh RS Nindhita tapi, dokter pengganti itu tidak terdaftar di BPJS sehingga, secara administrasi tidak bisa diklaim," tuturnya.

Baca juga: Cara Daftar Bantuan BLT UMKM Rp 2,4 Juta Online, Syarat dan Link Pendaftaran Bantuan UMKM Rp2,4 Juta

Baca juga: Liga 1 2020 Lanjut November Tetapi Belum Mendapat Izin Kepolisian, Kapten Persebaya: Kami Optimistis

Baca juga: Daftar Mantan Kekasih Nathalie Holscher Sebelum Akhirnya Menjalin Asmara dengan Sule Sang Komedian

Kendati demikian, pihak pelayanan tidak harus langsung mengarahkan pasien menuju ke rumah sakit lainnya melainkan, melayani terlebih dahulu, jika sudah stabil baru ditawarkan administrasinya.

"Jadi saya mememitik benang simpulnya, permasalahan kemarin merupakan mis, artinya masyarakat menginginkan dilayani terlebih dahulu," terang Agus Mulyadi.

Maka dari itu, pihaknya akan membina para bidan di wilayah kerjanya dengan cara mengingatkan kembali melalui surat untuk mematuhi aturan-aturan yang ada.

Seperti tatacara melayani yang baik dengan contohnya, menanyakan status pasien terlabih dahulu, kemudian beranjak perbincangan pembiayaan, dan komunikasi antara pelaksana di bawah dengan Rumah Sakit.

"Pembinaan fasilitas juga dilakaukn dalam arti, jangan menggunakan fasilitas seenaknya, begitupun tenaga kesehatan harus mengerti menolak itu seperti apa," pungkasnya.