Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, Madura angkat suara terkait polemik Dewan Kesehatan Sampang (DKR) dengan Rumah Sakit Nindhita.

Dinas Kesehatan menyatakan sebuah rencana soal pembinaan terhadap seluruh bidan di wilyah kerjanya, Kamis (15/10/2020).

Program pembinaan dilakukan setelah melakukan mediasi terkait keluhan pelayanan Rumah Sakit Nindhita yang diduga menolak pasien BPJS tiga hari yang lalu.

Dalam mediasi itu Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang mendatangkan pihak Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sampang, BPJS Kesehatan Sampang, dan Rumah Sakit Nindhita.

Baca juga: Download Lagu MP3 Hey Stupid, I Love You - JP Saxe, Dilengkapi Lirik dan Video Klip, Viral di TikTok

Baca juga: Download Lagu TikTok MP3 Ku Puja Puja Versi Kalia Siska DJ Kentrung, Seakan Ragaku Hangus Terbakar

Baca juga: Muda Mudi Kepergok Berbuat Mesum di Taman Kelono Sewandono Ponorogo, DLH Perketat Pengamanan

Baca juga: Daftar Mantan Kekasih Nathalie Holscher Sebelum Akhirnya Menjalin Asmara dengan Sule Sang Komedian

Baca juga: Singgung UU Cipta Kerja, Hotman Paris Sebut Buruh Diuntungkan: Majikan akan Buru-buru Bayar Pesangon

Baca juga: Profil dan Biodata Irjen Pol Napoleon Bonaparte, Terlibat Kasus Djoko Tjandra, Kini Ditahan di Rutan

Plt. Dinkes Sampang, Agus Mulyadi mengatakan bahwa, terkait pelayanan Rumah Sakit Nindhita yang dikeluhkan oleh masyarakat itu kurang baik.

Sebab, pria berkacamata itu menilai tenaga medis Rumah Sakit Nindhita pelayanannya berpegang teguh pada norma (Normatif) padahal, juga perlu melihat kondisi masyarakat setempat terutama Madura.

"Intinya harus melihat karakter dari masyarakat Madura yang meminta harus dilayani, ya silahkan fasilitas melayani, paling tidak disentuh dan ditanyakan terlebih dahulu, karena meskipun seperti itu masyarakat sudah puas," ujarnya kepada TribunMadura.com, Rabu (14/10/2020).

"Tenaga kesehatan jangan melihat normatif, ini fasilitas kayaknya masih melihat normatif, tidak boleh lah.. walaupun nanti BPJS tidak bisa diklaim yang terpenting dilayani terlebih dahulu," imbuhnya.

Ia menambahkan, Bagaimanapun caranya substansi yang membuka pelayanan itu harus sepenuhnya bekerja.