Breaking News:

Virus Corona di Pamekasan

Dalam Sebulan, Tercatat 600 Warga Pamekasan Ketahuan Tak Pakai Masker di Taman Monumen Arek Lancor

Sebanyak 600 pelanggar protokol kesehatan yang kedapatan tak pakai masker terjaring razia selama operasi yustisi di area Monumen Arek Lancor Pamekasan

Penulis: Kuswanto Ferdian | Editor: Elma Gloria Stevani
TRIBUNMADURA.COM/KUSWANTO FERDIAN
Suasana pelanggar yang terjaring dalam Operasi Yustisi di area Taman Monumen Arek Lancor Pamekasan, Jumat (16/10/2020). 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Sebanyak 600 pelanggar protokol kesehatan yang kedapatan tak pakai masker terjaring razia selama operasi yustisi di area Monumen Arek Lancor Pamekasan.

Pelanggar protokol kesehatan ini terjaring razia sejak bulan pertengahan September 2020 hingga pertengahan Oktober 2020.

Kasi Penyidik dan penyelidikan Satpol PP Pamekasan, Hasinurrahman mengatakan, sebanyak 600 pelanggar ini sudah termasuk dalam pemberian sanksi administratif dan sanksi sosial.

Baca juga: Cara Nikita Mirzani Puaskan Hasrat Seksual Bikin Atta Halilintar Syok: Lebih Gak Dosa Main Sendiri

Baca juga: Beda Sikap Satgas Covid-19 dan Bupati Tuban soal Jam Malam, Fathul Huda: Jam Malam Berakhir Hari Ini

Baca juga: Warung Kopi hingga Kamar Kos Jadi Tempat Pesta Narkoba. 4 Pengedar Sabu Ditangkap Polisi Mojokerto

"Operasi sejak 14 September sampai 14 Oktober 2020 kemarin, total jumlah pelanggar itu, globalnya ya," kata Hasinurrahman kepada TribunMadura.com, Jumat (16/10/2020).

Hasinurrahman juga mengungkapkan, dalam pemberian denda dan sanksi ada variasi khusus, utamanya bagi masyarakat biasa dan pengusaha.

"Dendanya itu bervariasi. Jadi awal itu, hakim memutuskan sanksi Rp 30 ribu perorang. Setelah beberapa hari kemudian, ada yang Rp 25 ribu, ada yang Rp 50 ribu, ada yang Rp 70 ribu perseorangan," bebernya.

"Bagi pengusaha sanksinya Rp 100 ribu. Karena dalam aturan Perbup no 50 tahun 2020 itu, sanksi perseorangan setinggi-tingginya Rp 100 ribu. Untuk pengusaha setinggi-tingginya Rp 500 ribu", imbuhnya.

Perihal siapa yang menentukan berapa dendanya dan atas landasan apa, dirinya menegaskan kalau hal itu adalah hak priogratif dari hakim.

Baca juga: Cara Nikita Mirzani Puaskan Hasrat Seksual Bikin Atta Halilintar Syok: Lebih Gak Dosa Main Sendiri

Baca juga: Buntut Liga 1 Tak diizinkan Polri, Arema FC Lega PSSI dan PT LIB Beri Jaminan pada Semua Klub

Baca juga: Dituding Tolak Pasien BPJS, Pemilik Rumah Sakit Nindhita Sampang Buka Suara, Ada Miskomunikasi

"Yang menentukan putusan denda itu adalah hakim. Jadi priogratif mereka. Jadi Perbup ini landasannya adalah Pergub Jawa Timur, Perda Jawa Timur, landasan diatasnya," tegasnya.

Hasinurrahman juga menjelaskan bahwa grafik dari bulan September 2020 sampai Oktober 2020 sangat mengalami penurunan yang sangat siginifikan.

Angka penurunan grafik tersebut ditinjau dari data grafik yang dibuat setiap pekan dan setiap harinya.

"Saya grafikkan itu 100% lebih. Dari mulai 14 September. Di pekan pertama ada 200 lebih. Minggu kedua ada 100. Minggu ketiga dibawah 100. Jadi menurun grafiknya," jelasnya.

"Pada bulan September, lumayan tinggi, dan alhamdulillah di bulan Oktober ini sudah menurun. Jadi pelanggarannya setiap harinya kadang ada, kadang juga tidak ada. Paling tinggi 5 pelanggar perharinya itu," tutupnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved