Nasib 5.000 Honorer Sumenep Diusulkan Jadi PPPK, Pemkab Tunggu Kesiapan Anggaran

Poin Penting:

• Sebanyak 5.000 tenaga honorer non-ASN di Sumenep diusulkan menjadi PPPK paruh waktu
• Pengangkatan ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Sumenep
• Keputusan akhir tetap bergantung pada kemampuan keuangan daerah

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Sebanyak 5.000 tenaga honorer non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sumenep, Madura akan diusulkan diangkat menjadi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu.

Pernyataan itu disampaikan langsung Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, bahwa usulan tersebut akan diproses untuk mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK paruh waktu.

Achmad Fauzi menegaskan, hal itu dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kepastian status bagi para tenaga honorer non- ASN yang selama ini membantu pelayanan publik di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Namun, keputusan akhir lanjutnya tetap harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

Baca juga: Hukuman Berat ASN Calo Honorer dan PPPK, Wali Kota Tegaskan Tak Ada Ampun

"Paling penting bagi kami bagaimana perhitungan kemampuan anggaran. Itu yang paling utama," tutur Achmad Fauzi Wongsojudo pada Kamis (21/8/2025).

Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep ini menambahkan, pemerintah daerah tidak ingin mengambil langkah gegabah berkaiatan dengan keuangan daerah.

Meski demikian tambahnya, pihaknya tetap memastikan nasib tenaga honorer yang menjadi perhatian serius Pemkab Sumenep.

"Insyaallah, kita akan memutuskan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah," katanya.