Pemimpin Rapat Pengesahan UU Cipta Kerja DPR RI Azis Syamsuddin Kecelakaan Sepeda di Kawasan GBK
Azis Syamsuddin selaku Wakil Ketua DPR RI mengalami kecelakaan sepeda di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (16/10/2020).
Azis Syamsuddin diketahui pernah aktif di beberapa organisasi.
Terakhir, Azis Syamsuddin tercatat sebagai Ketua Umum KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) pada 2008 hingga 2011.
Sebelumnya, Azis Syamsuddin juga aktif sebagai Sekretaris Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
Azis Syamsuddin mengawali kariernya sebagai seorang konsultan di American International Assurance (AIA).
Setelah setahun bekerja di AIA, Azis Syamsuddin kemudian bekerja di Bank Panin sebagai Officer Development Programme.
Berhenti dari Bank Panin, Azis Syamsuddin kemudian bergabung dengan salah satu firma hukum di Jakarta.
Azis Syamsuddin juga sempat menduduki posisi Managing Partner.
Azis Syamsuddin terjun ke dunia politik dengan bergabung dengan Partai Golkar.
Pada 2004, Azis Syamsuddin maju sebagai calon legislatif dari dapil Lampung II yang meliputi Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Kanan, Way Kanan dan Kota Metro.
Azis Syamsuddin kemudian dimasukkan ke dalam Komisi III DPR RI dan ditunjuk sebagai wakil ketua.
Azis Syamsuddin kemudian kembali mencalonkan diri dan terpilih untuk periode 2009-2014. (2)
Dalam kariernya sebagai wakil rakyat, nama Azis Syamsuddin pernah dikait-kaitkan dalam dugaan kasus korupsi proyek pembangunan di Kejaksaan Agung yang dilakukan oleh Nazaruddin, tersangka kasus suap Wisma Atlet Sea Game XXVI Palembang.
Nama Aziz Syamsuddin juga tercatat dalam dokumen perusahaan milik Nazaruddin, PT Anak Negeri yang dibukukan dengan judul "All Azis" dengan perincian U$250 ribu (sekitar Rp 2,3 miliar) untuk anggota Komisi Hukum DPR dan US$ 50 ribu (Rp 460 juta) untuk Azis.
Pada tanggal 5 Oktober 2020, Azis Syamsuddin mengesahkan rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang pada sidang paripurna pada Senin (5/10/2020).

Mayoritas anggota menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja.