Fraksi PDI Perjuangan Kritisi Dua Hal Ini Dalam APBD Sumenep 2021

"Seiring dengan itu semua, rasionalisasi peran birokrasi satu dari sekian pranata kehidupan pemerintahan yang selama ini kerap tertanggal, paradigma birokrasi kolonial yang jlimet dan cendrung mempersulit terang akan menjadi aral melintang atas tumbuh kembangnya tradisi utama pemerintahan yakni menjadi abdi negara sekaligus pelayan bagi masyarakyat," ujarnya.

Dari itu pihaknya berharap, kendati konfigurasi APBD 2021 yang dibahas dalam momentum resesi politik jelang momentum pilkada, menjadi ikhtiar seluruh pengambil kebijakan untuk membuat Sumenep lebih baik.

"Kendati demikian Fraksi PDI Perjuangan meyakini ikhtiar seluruh pejabat tinggi pratama di wilayah kabupaten sumenep akan bersikap sesuai fatsun birokrasi sebagai kuasa pengguna anggaran demi terciptanya stabilitas fiskal dan  ikhtiar recovery posisi warga yang terus berkelindan di jalan survival dengan tragedi pandemi Covid-19 ini," katanya.