Berita Sumenep
Fraksi PDI Perjuangan Kritisi Dua Hal Ini Dalam APBD Sumenep 2021
Tugas berat akan dihadapi jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 nanti.
Penulis: Ali Hafidz Syahbana | Editor: Aqwamit Torik
lihat foto
Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana
TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Tugas berat akan dihadapi jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 nanti.
Nota keuangan yang dibacakan Bupati Abuya Busyro Karim dikritik oleh fraksi PDI Perjuangan.
Salah satunya Juru Bicara (Jubir) Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath mengatakan pertama soal akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui Pengembangan Sektor-Sektor strategis untuk mengurangi disparitas dengan 7 Prioritas Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Darul Hasyim Fath menilai, bayang-bayang dalam benaknya tentang Pemerintah Kabupaten Sumenep sedang membangun upaya untuk menumbuh-kembangkan perekonomian di Sumenep.
Baca juga: TES KEPRIBADIAN: Bagaimana Cara Menggunakan Tas atau Sling Bag Bisa Ungkap Kepribadian, Cek Sekarang
Baca juga: HARI TERAKHIR Promo JSM Indomaret Periode 20-22 November 2020, Belanja Hemat Pakai BCA di Indomaret
Baca juga: Katalog Promo Alfamart Minggu 22 November 2020, Belanja Hemat Pakai Non Tunai Hingga ShopeePay
Tetapi menurutnya, bayang-bayang itu terlalu samar dan pihaknya perlu bantuan Bupati Sumenep untuk membuatnya menjadi terang-benderang tentang tema besar dimaksud.
Sehingga masyarakat Sumenep tahu untuk menumbuh-kembangkan perekonomian dalam masa pademi Covid-19 yang masih sedang berlangsung.
"Nah sebenarnya apa saja yang akan dilakukan Pemkab Sumenep di tahun 2021," tegas Darul Hasyim Fath melalui telepon pribadinya saat dikonfirmasi TribunMadura.com, Minggu (22/11/2020).
Kedua kata lelaki Wakabid Ideologi dan Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Sumenep ini, tentang nota Keuangan Bupati Abuya Busyro Karim.
Ia mengaku, hingga saat ini belum mendapatkan gambaran upaya Pemkab Sumenep untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak mendengar tentang ringkasan jumlah belanja Langsung dan Tidak Langsung.
"Jadi, tidak ada salahnya jika kami meminta bantuan Bupati untuk menjelaskannya secara ringkas dalam Jawaban Eksekutif yang akan dibacakan dalam Rapat Paripurna nanti," katanya.
Dua pertanyaan itulah kata Darul Hasyim Fath, untuk memastikan tugas fundamental legislator sebagai sikap berpihak pada jalan politik dengan tujuan akhir menjaga dan merawat kedaulatan rakyat.
"APBD adalah bidak catur tempat menguji konsistensi seiya-sekata perbuatan.
Keadilan dan kesejahteraan adalah hak seluruh warga tanpa kecuali, disparitas kehidupan warga daratan dan kepulauan di kabupaten sumenep kenyataan yang tak terbantah," terangnya.
Daribitulah kata legislator kepulauan Masalembu ini, Fraksi PDI Perjuangan mendorong derap langkah yang sama dengan pemerintah Kabupaten Sumenep untuk terus menunjukkan political will terhadap agenda utama yakni kesejahteraan rakyat yang selama ini marginal dan subordinat dari pusara kekuasaan.
