Kedatangan Tim Pidkor Polres Sumenep ke Masalembu Tak Ada Kaitannya dengan Pilkada Sumenep 2020

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Terkait isu tim Petugas Tindak Pidana Korupsi (Pidkor) Polres Sumenep datang ke pulau Masalembu diduga untuk menyurutkan langkah tim dalam memenangkan Paslon 02 di Pilkada Sumenep 2020, Kasat Reskrim Polres Sumenep AKP Dhani Rahadian Basuki angkat bicara dan menegaskan murni penegakan hukum.

Untuk diketahui, rumor yang beredar kemarin Jumat (4/12/2020) tim Pidkor Polres Sumenep datangi koorcam Paslon 02 Pulau Masalembu.

Tujuannya, untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat (Dumas) terkait penyaluran BOSDA dan BOS di salah satu lembaga Yayasan Isma’ieliy yang berlokasi di Dusun Raas, Desa Masalima Pulau Masalembu yang diasuh oleh saudara Hasbullah.

Baca juga: Harga HP Realme Terbaru Desember 2020, Mulai Realme C15, Realme 6 Hingga Realme Narzo 20 Pro

Baca juga: Banyak Waktu Bahagia Taurus Hingga Emosi Scorpio, ini Ramalan Zodiak Sabtu 5 Desember 2020

Baca juga: Simak ARTI MIMPI Suami Selingkuh, Banyak Pertanda Buruk yang Menyertai, Selingkuh dengan Siapa?

Kebetulan, Hasbullah menjadi Koorcam Tim Pemenangan untuk Pasangan Calon (Paslon) 02 (Fattah Jasin-Ali Fikri) di Pilkada Sumenep 2020.

"Saya sampaikan bahwa kegiatan Pidkor ke Masalembu tidak ada hubungannya atau tidak ada kaitannya dengan paslon tertentu, jadi Pidkor datang ke Masalembu untuk klarifikasi Dumas terkait dana Bos dan BOSDA tidak ada kaitannya dengan Pilkada," tegas AKP Dhani Rahadian Basuki saat dikonfirmasi TribunMadura.com, Sabtu (5/12/2020).

Klarifikasi itu dilakukan katanya, karena berawal adanya pengaduan masyarakat terkait dana BOS dan BOSDA di Masalembu.

AKP Dhani Rahadian Basuki mengakui, klarifikasi ke lembaga itu berupa pertanyaan dan meminta data ke pimpinan lembaga penerima BOSDA dan BOS untuk dilakukan pengkajian.

"Nah dari klarifikasi itu, kita melakukan kajian, menelaah hasil dari klarifikasi itu," katanya.

Soal disangkut pautkan dengan Pilkada Sumenep 2020, pihaknya mengaku tidak menjadi halangan untuk tetap melakukan langkah-langkah hukum dilingkungannya.

"Kita masih tahap klarifikasi, dalam melakukan tindak pidana korupsi ada benerapa tahapan, sekarang masih kita tahap klarifikasi," ungkapnya.