Breaking News:

Berita Jawa Timur

Gubernur Jawa Timur Pastikan Aturan PPKM Berbeda dari PSBB, Ini Perbedaan dan Sektor Kelonggarannya

Aturan dalam PPKM dipastikan berbeda dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) yang sempat diberlakuan pada pertengahan 2020 lalu.

TRIBUNMADURA.COM/ACHMAD ZAIMUL HAQ
Petugas gabungan saat standby di pintu masuk Surabaya di bundaran Waru pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hari pertama, Senin (11/1). 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) di Jawa Timur mulai diberlakukan, Senin (11/1/2021) hari ini.

Aturan dalam PPKM dipastikan berbeda dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) yang sempat diberlakuan pada pertengahan 2020 lalu.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa pasar tradisional tetap dibolehkan buka.

"Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap buka dan dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat," kata Khofifah dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2021 tentang PPKM untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Baca juga: Masih Jadi Pacar, Cowok Surabaya Aniaya Kekasih di Rumah, Korban Dipukul hingga Disundut Rokok

Baca juga: 13 Wilayah di Pamekasan Kembali Tergenang Banjir Luapan Sungai, Air Masuk ke Pemukiman Warga

Sektor esensial yang dimaksud adalah sektor stratagis yang diberikan kelonggaraan dan pengecualian.

Sektor stratagis itu yakni sektor kesehatan, sektor energi, sektor logistik, sektor perhotelan, konstruksi, industri strataegis, unit yang bertanggung jawab untuk operasi margasawta, dan trasportasi.

Kemudian toko bahan pangan juga dibolehkan tetap buka, bank, ATM, kantor asuaransi, vendor IT dan media cetak dan elektronik.

"Aturan yang dikecualikan sama seperti di Kepgub yang dulu (saat PSBB). Ada sekitar 11 item sektor yang dikecualikan," tegas Khofifah.

Lebih lanjut dalam aturan yang mengatur PPKM, Gubernur Khofifah juga masih membolehkan kegiatan jasa layanan makanan melalui pesan-antar atau dibawa pulang.

Namun jam operasional kegiatan tersebut harus mengikuti aturan operasional restoran.

"Restoran (makan/minum di tempat diizinkan 25 persen dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar tetap diizinkan," tegasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Gubernur Khofifah memutuskan bahwa PPKM diterapkan di 11 daerah kabupaten kota di Jawa Timur.

Yang pertama adalah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu.

Lalu, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Blitar.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved