Breaking News:

Berita Jawa Timur

Simak! Aturan Lengkap Gubernur Jatim Selama Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di 11 Daerah

Catat, aturan Gubernur Jawa Timur soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di 11 daerah. Termausk penerapan sistem work from home.

TRIBUNMADURA.COM/FATIMATUZ ZAHROH
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa telah menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Keputusan gubernur tersebut diterbitkan pada tangggal 9 Januari 2021 dan mulai diberlakukan pada Senin (11/1/2021). 

Dalam Kepgub tersebut, memutuskan bahwa PPKM diterapkan di 11 daerah kabupaten/kota di Jawa Timur.

Baca juga: Kakaknya Jadi Korban Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air, Abdul Hanif Awalnya Tak Percaya: Saya Abaikan

Baca juga: KABAR GEMBIRA BLT UMKM Rp 2,4 Juta Dicairkan Hingga 31 Januari, Cek Penerima di eform.bri.co.id/bpum

Baca juga: Curah Hujan Tinggi, Wilayah Perkotaan Sampang Terendam Banjir, Satlantas Lakukan Pengalihan Arus

Baca juga: Download Lagu MP3 Pota Pota, Viral di TikTok, Copines - Aya Nakamura, Lengkap Disertai Lirik Lagu

Yang pertama adalah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Blitar. 

Ada tujuh poin pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di 11 kabupaten/kota tersebut sebagaimana diatur dalam Kepgub. 

Pertama, membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan sistem work from home (WFH) sebesar 75 persen.

"Dan work from office sebesar 25 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat," tegas Khofifah dalam Kepgub. 

Kedua, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di semua jenjang dilakukan secara daring atau online. Tidak ada sekolah yang mengadakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

Ketiga, untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi seratus persen.

"Dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat," tandasnya.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Elma Gloria Stevani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved