Mantan Kepala Desa Terancam Dipenjara 6 Tahun, Sekongkol dengan Bendahara Palsukan Tanda Tangan

Reporter: Hanggara Pratama | Editor: Ayu Mufidah KS

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Mantan kepala desa di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura, diringkus Satreskrim Polres Sampang, Senin (15/2/2021).

Kepala desa bernama Ahmad Zaini (42) tersebut telah melakukan tindakan pemalsuan nota pembelian material sekaligus stempel di Toko Maju, salah satu toko di Kecamatan Camplong.

Kapolres Sampang, AKBP Abdul Hafidz mengatakan, tindakan kriminal dilakukan oleh tersangka saat menjabat sebagai kepala desa, tepatnya pada Agustus 2018.

• Pemuka Agama Dianiaya di Depan Santrinya Dalam Masjid, Sempat Dapat Ancaman sebelum Didatangi Pelaku

• Warga Kecamatan Dasuk Sumenep Dijemput Polisi di Rumahnya, Kedapatan Simpan Barang Haram Narkoba

• Tempat Hiburan Malam di Tulungagung Dijatuhi Denda, Kedapatan Langgar Prokes dan Aturan Izin

Kala itu, Ahmad Zaini melakukan pemalsuan bersama bendahara desa, atas nama Bayu Alam, yang terlebih dahulu mendekap di penjara sejak 2019.

"Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ahmad Zaini melarikan diri ke luar kota, sehingga masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)," ujarnya.

"Kemudian satu pekan yang lalu, tersangka kembali pulang dan berhasil diringkus oleh Tim Satreskrim Polres Sampang," imbuhnya.

Ia menambahkan, jika keduanya telah melakukan pemalsuan tanda tangan pemilik Toko Maju, H. Madani sekaligus stempelnya.

Hal itu mereka lampirkan untuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) tahap II Tahun 2018.

"Tersangka disangkakan pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP Jo. pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP dengan ancaman hukuman enam tahun penjara," tegasnya.

• BERITA MADURA TERPOPULER: Pemuda Madura Diarak Keliling Desa hingga Guru Penerima Vaksinasi Covid-19

• Tak Selalu Diikuti Mimpi Erotis, Ini yang Terjadi saat Wanita Mimpi Basah, Kenali Penyebabnya

Kepala Desa Tersangka Pelanggaran Prokes

Kepala desa di Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Hariyanto (51)  ditetapkan sebagai tersangka.

Pemilik Singapore Waterpark di Desa Karangsari ini diduga melanggar Undang-undang Karantina Kesehatan.

Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah menggelar perayaan ulang tahun ke-23 anaknya pada  6 Januari 2021 silam di tengah suasana pandemi virus corona.

“Kami tetapkan sebagai tersangka berdasar hasil gelar perkara,” terang Kapolres Tulungagung, AKBP Handono Subiakto, Jumat (5/2/2021).

Hariyanto ditetapkan sebagai tersangka, karena menjadi penanggung jawab acara itu.

Sebelumnya, Hariyanto juga dijatuhi sanksi administrasi oleh Satpol PP, terkait statusnya sebagai pemilik Singapore Waterpark.

Secara spefisik ia akan dijerat pasal 93 Undang-undang Nomor 6 tahun 2018, tentang karantina Kesehatan, dengan ancaman satu satu.

“Tersangka tidak kami tahan, namun dikenakan wajib lapor hari Senin dan Kamis,” sambung Handono.

Hariyanto tidak ditahan, karena ancaman hukumannya kurang dari lima tahun.

Sebelum menetapkan tersangka, penyidik telah meminta pendapat sejumlah ahli.

Berdasar penjelasan para ahli itu, apa yang dilakukan Hariyato telah melanggar undang-undang, sehingga statusnya bisa ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka.

“Telah terjadi pelanggaran protokol kesehatan dalam acara ulang tahun itu,” tegas Handono.

Lebih jauh Handono mengingatkan, masyarakat diminta untuk taat protokol kesehatan dalam setiap kegiatan.

Apalagi saat ini hajatan telah kembali diizinkan untuk digelar.

Jika nantinya ada dugaan pelanggaran protokol kesehatan, maka pihaknya tidak segan-segan melakukan tindakan tegas.

“Kami lakukan penyelidikan, kemudian kami mintakan pendapat ahli. Jika ahli menyatakan ada pelanggaran prokes, proses hukum akan ditingkatkan,” pungkas Handono.

Pesta perayaan ulang tahun ke-23 anak dari Kades Karangsari membuat heboh warga Tulungagung.

Sebab pesta itu dilakukan ketika Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 melakukan kebijkan pengetatan aktivitas warga.

Apalagi video pesta ulang tahun ini menyebar di media sosial.

Secara prinsip, pesta ini digelar tanpa izin dari Satgas.

Selain itu pesta ini menjadi pergunjingan karena semua izin keramaian, termasuk hajatan dibatalkan Satgas. (David Yohanes)