Breaking News:

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Serius Kawal Raperda Pondok Pesantren

Dominasi PDI Perjuangan pada Pemilihan Legislatif DPRD Jatim 2019 dimanfaatkan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim untuk mengawal Raperda Pesantren.

TRIBUNMADURA.COM/AHMAD FAISOL
Anggota Komisi C Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Mahfud (kanan) dalam sebuah kesempatan bersama Bupati Bangkalan RK Abdul Latif Amin Imron (kedua dari kanan) dan sejumlah kyai muda Bangkalan 

Reporter: Ahmad Faisol l Editor: Elma Gloria Stevani

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Dominasi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan pada Pemilihan Legislatif DPRD Jatim 2019 dimanfaatkan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim untuk mengawal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tetang Pengembangan Pondok Pesantren di Jatim.

Anggota Komisi C DPRD Jatim Dapil Madura, Mahfud mengungkapkan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim menugaskan untuk berperan aktif memberikan sumbangsih pemikiran dan perhatian khusus kepada dunia pensantren.

Baik sarana dan prasarana bahkan pada proses belajar mengajar di lingkungan pesantren.

Baca juga: Jembatan di Kawasan Wisata Kera Nepa Sampang Rusak, Kepala Desa Berharap Pemerintah Daerah Tanggap

Baca juga: Kronologi Puluhan Paus Terdampar di Bibir Pantai Pangpajung Bangkalan, 50 Paus Mau Menepi Malam Hari

Baca juga: Puluhan Paus Terdampar di Bibir Pantai Pangpajung Bangkalan, Jadi Tontonan dan Foto Warga Sekitar

Baca juga: Ramalan Zodiak Cinta Sabtu 20 Februari 2021, Kekasih Libra Terluka, Besok Kisah Asmara Leo Menarik

“Ini sejarah, PDI Perjuangan menang di Jatim. Kami Fraksi PDI Perjuangan sangat serius mengawal semangat Nasionalis-Religius melalui Pansus (Panitia Khusus) tentang Raperda tentang Pengembangan Pondok Pesantren di Jatim,’ ungkap Mahfud ketika dihubungi Surya melalui sambungan selulernya, Jumat (19/2/2021).

Pembentukan Pansus Raperda tentang Pengembangan Pondok Pesantren di Jatim dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim internal yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar di Gedung DPRD Jatim, Kamis (18/2/2021).

Dibentuknya pansus tersebut merupakan implementasi atas pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan dan independensi penyelenggaraan pesantren.

“Pembentukan Pansus Raperda Pesantren itu merupakan semangat bersama lintas partai di Jatim. Sebagai payung hukum dalam mengatur tentang kebutuhan-kebutuhan pesantren di 38 kabupaten/ kota di Jatim,” jelas politisi asal Kabupaten Bangkalan itu.

Mahfud menjelaskan, selama ini keberadaan pesantren di Jatim kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Karena itu, pansus tersebut dinilai Mahfud sangatlah  penting mengingat  sebaran pesantren di Jatim mencapai 4.720 pesantren.

“Pondok pesantren adalah benteng pertama di Jatim. Peran pesantren sebagai garda terdepan dalam mencetak kader-kader penerus bangsa harus dimaksimalkan. Di sinilah letak semangat Nasionalis-Religius,” jelas pria yang juga menjabat Bendahara GP Ansor Kabupaten Bangkalan itu.

Halaman
12
Penulis: Ahmad Faisol
Editor: Elma Gloria Stevani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved