Pamekasan Dianggap Tak Layak Dimekarkan Demi Pembentukan Provinsi Madura, Hasil Kajian Dipertanyakan

“Untuk menjadikan Provinsi Madura, bukan hanya keinginan segelintir orang dan kelompok tertentu," ungkap dia.

"Perencanaannya harus matang. Begitu juga, apakah Pemprov Jatim dan pemerintah pusat mendukung, Madura jadi provinsi," tuturnya.

"Karena ditinjau dari berbagai aspek, untuk jadi provinsi Madura, masih banyak kekurangannya,” papar Suroro.

Tokoh pemuda, Wazirul Jihad, juga mengaku heran Pamekasan dijadikan objek penelitian wajib layak untuk dimekarkan.

Padahal secara geografis, kata dia, baik luas wilayah maupun jumlah penduduk, jumlah penduduk Pamekasan terkecil di antara tiga kabupaten di Madura lainnya.

Ra Wazir, panggilan politikus ini mengungkapkan, kenapa pihak akademik yang maksa untuk menjadikan Pamekasan layak dimekarkan.

Malah tidak berfikir dan berjuang bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyaraktnya.

Diungkapkan, penataan kota Pamekasan masih belum selesai, namun sudah keburu melakukan pemekaran.

“Justru hal ini yang menambah kecurigaan saya, kenapa para elit yang menggebu-gebu untuk memekarkan Pamekasan demi mengejar Madura menjadi provinsi," ucap dia.

"Ini harus dijawab dan dijelaskan kepada publik, agar rakyat tidak jadi korban,” kata Ra Wazir.

Ditambahkan, jika pemekaran ini sudah menjadi kemauan seluruh masyarakat Pamekasan, khususnya dan masyarakat Madura, maka harus berfikir bersama-sama, tidak lagi perang survey.

Apalagi yang dikaji hanya Pamekasan, sementara Sumenep dan Bangkalan yang layak dimekarkan, tidak dikaji.(sin/muchsin)