Angka Kematian Ibu Hamil di Sidoarjo 10 Besar Jatim, Tapi Angkanya Lebih Rendah? Simak Penjelasannya

Berbagai pelayanan, mulai kontroling, perbaikan gizi, dan sebagainya, harus lebih ditingkatkan.

“Meski tidak terlalu tinggi, kondisi itu tetap harus menjadi perhatian bagi pemerintah.

Peran dinas teknis harus dioptimalkan untuk terus menekan angka kematian ibu hamil,” kata Bangun Winarso, anggota Komisi D DPRD Sidoarjo.

Baca juga: Orangtua Sebaiknya Tidak Mudah Upload Foto Anak di Media Sosial, Kenali Bahaya yang Mengintai

Baca juga: Bahagia Andin, Al dan Reyna Main Kembang Api Bersama, Simak Sinopsis Ikatan Cinta 11 Maret 2021

Baca juga: Berkat Hobi Nonton YouTube, Warga Ponorogo ini Raih Omzet Puluhan Juta Hasil Jualan Truk Oleng

Dinkes juga diminta agar lebih masif menggerakkan SDM kesehatan.

Mulai dari tingkatan dinas, puskesmas, polindes, hingga para bidan desa.

Sehingga kondisi kesehatan para ibu hamil ini bisa termonitor dengan baik.

“Sosialisasi juga penting. Supaya para ibu hamil bisa paham dengan kondisinya, kemudian mau secara rutin kontrol dan konsultasi ke bidan setempat.

Termasuk sosialisasi tentang kesadaran menjaga asupan gizi,” lanjut politisi PAN tersebut.

Bahkan, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori mengkritik kegiatan sosialisasi kepada ibu hamil yang cenderung sepi dan mengarah pada kevakuman kegiatan, selama pandemi covid-19 ini.

Padahal, kegiatan itu yang sangat efektif untuk menekan AKI. Karenanya, Komisi D meminta kepada Dinkes agar bisa lebih menggalakkan lagi kegiatan sosialisasi dan memaksimalkan program-program kesehatan yang ada.

“Tingkatkan sosialisasi, galakkan lagi program posyandu, tambah sosialisasi kesehatan reproduksi, dan sebagainya. Itu yang sangat penting untuk menekang angka kematian ibu hamil.

Jika memang anggarannya dirasa kurang, silakan diajukan, kami di dewan tidak keberatan untuk menyetujuinya. Toh semua demi kesehatan masyarakat,” ujarnya.(ufi)