Dianggap Tak Transparan soal Anggaran PPL II 2021, Begini Respons Kampus STKIP PGRI Sumenep

Reporter : Ali Hafidz Syahbana | Editor: Ayu Mufidah KS

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Kepala Unit Praktik Pengalaman Lapangan (UPPL) STKIP PGRI Sumenep, Mohammad Suhaidi mengklaim bahwa pihak kampus selalu transparan soal pengelolaan anggaran.

Pernyataan tegas itu ia lontarkan menjawab dugaan mahasiswa yang menggelar demo di kampus STKIP PGRI Sumenep.

Pihak kampus STKIP PGRI Sumenep dianggap tak transparan dalam pengelolaan anggaran program PPL II 2021 dan fasilitas yang diberikan tak sesuai harapan.

Baca juga: Kampus STKIP PGRI Sumenep Disegel Mahasiswa, Dituding Tak Transparan soal Pengelolaan Anggaran PPL

Baca juga: Dampak Harga Cabai Mahal, Produsen Sambal Pecel di Kota Blitar Batasi Produksi Agar Tak Merugi

Kata Mohammad Suhaidi, pihaknya sudah memenuhi tuntutan mahasiswa soal pediman buku bagi mereka dan pihak sekolah.

Pihak kampus, kata dia, juga memberikan cinderamata sebagai mana diminta mahasiswa untuk sebagai kenang-kenangan bagi pihak lembaga yang ditempati PPL II tersebut.

"Ini pertemuan antara anak dan guru, alhamdulillah semua tuntutan anak-anak kita klearkan," kata Mohammad Suhaidi, Senin (15/3/2021).

"Pedoman yang awalnya hanya cukup download, karena mereka generasi milenial. Ternyata minta dicetak, kita akan cetak," sambung dia.

Soal transparansi pengelolaan anggaran PPL II 2021, sekretaris DPKS ini menyatakan jika pihaknya sudah transparan dan terang benderang.

"Kita jelas sudah transparan soal biaya itu," katanya.

Baca juga: 20 Tahun Cerai, Mantan Istri Datang Minta Pembagian Harta Gono Gini, Suami Bongkar Paksa Rumah

Ditanya soal biaya pendaftaran PPL II 2021 yang dinilai memberatkan, pihaknya mengaku biaya tersebut sebenarnya sudah dilakukan pemotongan agar tidak memberatkan mahasiswa.

"Jika dinilai memberatkan kita ini sudah memotong dari awal biaya Rp 650 ribu, tapu ke Rp 500 ribu karena kami juga memperhatika ditengah pandemi Covid-19," katanya.

Pelaksanaan program PPL II 2021 ini masih berlangsung, dimulai sejak tanggal 1 Maret 2021 - 31 Maret 2021 mendatang.

"Awalnya dua bulan, tapi karena pandemi covid-19," katanya.

Diberitakan sebelumnya, karena merasa tidak puas dan transparan soal dugaan pengelolaan anggaran PPL II 2021, massa unjuk rasa mahasiswa menyegel pintu masuk utama STKIP PGRI Sumenep pada hari Senin (15/3/2021) pukul 10.00 WIB.

Aksi segel pintu masuk kampus berjuluk Taneyan Lanjhang itu dilakukan oleh Mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Angkatan 2017 STKIP PGRI Sumenep di Jalan Raya Sumenep-Pamekasan.

Puluhan massa aksi mahasiswa ini menyegela dengan rantai besi dan suasana panas mulai terlihat sambil menyuarakan aspirasi mendesak kampus untuk transparan pengelolaan anggaran (PPL) II tahun 2021.

Mahasiswa ini dengan tegas menggugat program Praktik Pengenalan Lapangan (PPL) II 2021 yang dinilai tidak sesuai jurusan mahasiswa dan memprotes biaya pendaftaran yang tidak diimbangi dengan fasilitas yang diberikan pada setiap peserta.

"Katanya mau bicara diluar, tapi pimpinan itu kedalam. Kita hitung sampai 10 tidak keluar, maka kita segel aja," kata korlap aski Mahasiswa, Moh Busri.

Ketua STKIP PGRI Sumenep, Dr. Asmoni keluar dan terlihat marah karena pintu disegel oleh massa mahasiswa.

"Jangan segel sembarangan, ayo buka," kata Moh Asmoni oada massa aksi.

Namun, tetap saja peserta aksi menolak permintaan pihak kampus untuk membuka segel tersebut.

"Tidak bisa, kita akan rembuk dulu," kata massa aksi mahasiswa dari luar pintu segel tersebut.

Ditempat yang sama, Ketua STKIP PGRI Sumenep, Dr. Asmoni mengatakan jika selama pandemi Covid-19 ini baru kali ini terjadi aksi yang dilakukan mahasiswanya.

Dalam kesempatan itu pula pihaknya mengakui, sebagai manusia tentu tidak akan lepas dari kesalahan.

"Kami ini manusia, tidak luput dari salah. Ini merupkan aksi pertama di kampus STKIP pada masa corona," ujarnya dalam situasi demo tersebut.

Untuk diketahui, dalam unras oleh Mahasiswa sendiri STKIP PGRI Sumenep ini bahwa pelaksanaan PPL II Mahasiswa diharuskan mendaftarkan diri dengan biaya Rp 500 ribu.

Biaya tersebut yang diperuntukkan dengan peraktek kegiatan lapangan atau PPL.

Dalam penilaian Mahasiswa angkatan 2017 ini katanya, ada beberapa hal yang mengganjal dalam pelaksanaan PPL II yang dirasakan oleh peserta.

Diantaranya tidak adanya fasilitas dalam bentuk nyata, salah satunya pedoman yang berbentuk file yang seharusnya dalam bentuk buku.

"Padahal peserta PPL ini sudah mendaftar dengan membayat biaya Rp 500 ribu untuk keperluan tersebut," kata Moh Busri.

Dari itu katanya, peserta PPL II meminta akan transparansi tersebut dan ingin mengetahui pengeluaran keuangan sebesar 42.500,000 dari jumlah keseluruhan.

Dari itulah mahasiswa menuntut, pertama soal transparansi anggaran PPL II, fasilitas lengkap terhadap peserta dan meminta evaluasi budaya birokrasi dan kegiatan kampus.

Pantauan TribunMadura.com, terlihat Ketua STKIP PGRI Sumenep, Dr. Asmoni beserta Ketua UPPL II, Mohammad Suhaidi beserta jajaran lainnya sudah menemui massa aksi.