Breaking News:

Berita Bangkalan

Dua Mantan Pejabat di Bangkalan Terancam ‘Dimiskinkan’, Terlibat Kasus Korupsi Miliaran Rupiah

Dua mantan pejabat di Kabupaten Bangkalan terancam ‘dimiskinkan’ karena terlibat kasus korupsi program pengadaan kambing etawa

Penulis: Ahmad Faisol
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
TRIBUNMADURA.COM/AHMAD FAISOL
Mulyanto Dahlan membawanya dari Kantor Kejari Kabupaten Bangkalan menuju rumah tahanan pada 2 Agustus 2019. 

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Dua mantan pejabat di Kabupaten Bangkalan, Madura, terancam ‘dimiskinkan’.

Itu setelah permohonan kasasi oleh dua mantan pejabat di Kabupaten Bangkalan yang berstatus sebagai terdakwa kasus korupsi program pengadaan kambing etawa, Syamsul Arifin dan Mulyanto Dahlan ditolak Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung (MA) tidak mengabulkan upaya hukum atas putusan pengadilan sebelumnya atau Judex Factie.

Baca juga: 17 Tahun Dinyatakan Gugur dalam Tsunami Aceh 2004, Anggota Brimob ini Ditemukan dengan Kondisi Beda

Baca juga: Ban Sepeda Motor Selip, Pasutri di Jember Meninggal, Suami Tewas di Lokasi, Istri di Rumah Sakit

Dalam Amar Putusan MA bernomor 133K/PID.SUS/2021/MA menyebutkan, mengadili dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II atau para terdakwa yaitu Samsul Arifin dan Mulyanto Dahlan.

“Kemudian mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I yaitu Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan, Chandra Saptaji melalui Kasi Intelejen Putu Arya Wibasana, Rabu (17/3/2021).

Amar Putusan MA tertanggal 27 Januari 2021 itu juga menyebutkan masing-masing terdakwa divonis kurungan 6 tahun 6 tahun penjara, sesuai tuntutan awal Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan, dengan denda masing-masing senilai Rp 200 juta.

Tidak berhenti di situ, terdapat pula pidana tambahan bagi kedua terdakwa berupa kewajiban membayar uang pengganti atas kerugian negara dengan nominal berbeda.

Uang pengganti untuk terdakwa Syamsul Arifin senilai Rp 3,7 milliar, sedangkan Mulyanto Dahlan senilai Rp 4,6 miliar.

Putu menjelaskan, ketika kedua terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan, maka jaksa akan menyita dan melelang harta benda dan aset milik mereka untuk membayar uang pengganti.

“Jika tidak mempunyai harta dan aset, maka para terdakwa akan menjalani pidana tambahan, masing-masing selama tiga tahun dan tiga bulan. Akumulasinya 9 tahun penjara, itu jika kedua terdakwa tidak mampu membayar,” jelasnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved