Breaking News:

Berita Nganjuk

Camat hingga Kades Diminta Tetap Ingatkan Warganya Disiplin Prokes saat Lebaran dan Libur Panjang

Camat, kepala kelurahan, hingga kepala desa di Kabupaten Nganjuk diminta tetap mengingatkan kepada warganya agar terus disiplin menerapkan prokes.

Penulis: Ahmad Amru Muiz
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
TRIBUNMADURA.COM/HANGGARA PRATAMA
ilustrasi - imbauan kepatuhan protokol kesehatan kepada masyarakat 

TRIBUNMADURA.COM, NGANJUK -  Camat, kepala kelurahan, hingga kepala desa di Kabupaten Nganjuk diminta tetap mengingatkan kepada warganya agar terus disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem Kesra) Kabupaten Nganjuk, Sopingi mengatakan, hal itu dikatakan langsung Presiden Jokowi yang meminta para kepala daerah, termasuk stakeholder, untuk antisipasi terhadap perkembangan Covid-19, terutama pada saat Idul Fitri dan libur panjang.

"Bapak Presiden meminta diperintahkan supaya camat, kepala desa maupun kelurahan tetap mengingatkan kepada masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan," kata Sopingi, Kamis (29/4/2021).

Langkah antisipasi tersebut, dikatakan Sopingi, mengacu pada perkembangan kasus Covid-19 dunia, khususnya yang terjadi di India.

Fenomena tersebut menyebabkan India kini berada pada fase mengkhawatirkan.

Baca juga: 5 Pos Pengamanan Larangan Mudik Lebaran 2021 di Bondowoso, Warga Ketahuan Mudik Diminta Putar Balik

"Dan diharapkan hal itu bisa menjadi perhatian masyarakat Indonesia, khususnya Kabupaten Nganjuk," ucap Sopingi.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk, Kartimah mengatakan, untuk teknis penganggaran PPKM mikro, pemerintah kecamatan dapat mensinkronisasi antara anggaran dan program kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat, sehingga refocusing anggaran bisa dilakukan minimalis.

Selain itu, dikatakan Kartimah, perlu adanya koordinasi yang lebih aktif dengan bidang anggaran. Serta agar segera memasukkan pada aplikasi SIMDA maupun SIPD dengan target sampai dengan 30 Mei 2021 dan 1 Juni 2021 sudah proses verifikasi.

"Kami mohon segera entri kegiatan yang terkait dengan Covid-19 tersebut sesuai dengan standar harga," kata dia.

"Hal itu agar anggaran untuk penanganan Covid-19 di tingkat kelurahan dan desa dapat dilaksanakan secara maksimal. Misalnya dengan pembinaan, sosialisasi dan pengadaan pendukung lainnya," tutur Kartimah. (aru/Achmad Amru Muiz)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved