Berita Pamekasan

Rencana Ekplorasi Migas di Desa Tanjung Pamekasan, Pemkab Didesak Kaji Ulang soal Dana Bagi Hasil

Rencana ekplorasi minyak dan gas (migas) di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, mendapat sorotan Forum Pemerhati Migas Pamekasan.

TRIBUNMADURA.COM/MUCHSIN
Koordinator Forum Pemerhati Migas Pamekasan, M Suli Faris (berkacamata mengenakan baju kotak-kotak hitam berdiri di tengah-tengah, usai berdiskusi membahas eksplorasi migas, Jumat (21/5/2021). 

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN – Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Forum Pemerhati Migas Pamekasan (FPMP) menyoroti rencana Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) Wilayah Kerja (WK) Sampang, Medco Energy Sampang Pty Ltd, yang akan melakukan ekplorasi minyak dan gas (migas) di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

FPMP beralasan, ekplorasi minyak dan gas di Desa Tanjung dapat menimbulkan hal yang tak diinginkan ke depannya.

Karenanya, FPMP meminta Pemkab Pamekasan agar mengkaji apa yang nanti diperoleh Kabupaten Pamekasan, termasuk konpensasi terhadap lingkungan dan masyarakat.

Koordinator FPMP, M Suli Faris berharap, ada upaya serius dari Pemkab Pamekasan untuk membicararakan masalah ini dengan pemerintah pusat dan BP Migas, khususnya bagi hasil dan berbagai konpensasi yang akan diberikan pengelola migas dan peluang apa saja yang bisa dikelola Pamekasan.

Mantan Wakil Ketua DPRD Pamekasan dua periode itu menyatakan, setiap kandungan di dalam perut bumi ini pasti masanya, termasuk migas dengan batasan umur.

“Bila suatu ketika kandungan migas di perut bumi di Pamekasan ini habis tak bisa diekplorasi lagi, mereka pulang dan masyarakat Pamekasan hanya mendapatkan sisa, yang tidak bisa dimanfaatkan,” kata Suli Faris kepada Surya ( grup TribunMadura.com ), Jumat (21/5/2021).

Menurut Suli Faris, pada pasal 19 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan pusat dan daerah dijelaskan, dana bagi hasil (DBH) minyak bumi sebesar 15,5 persen akan dibagi.

Rinciannya 3 persen dibagikan untuk provinsi. Lalu 6 persen untuk kabupaten/kota penghasil, 6 persen untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, dan sisanya sebesar 0,5 persen dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

Dalam undang-undang itu, sudah dijelaskan secara detail tentang persentase bagi hasil migas antara pemegintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan daerah penghasil.

“Namun, bila kita cermati, undag-undang ini, belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan karena dari 15 persen keuntungan yang diterima pemerintah pusat, 90 persen untuk pemerintah pusat. Sedang 6 persen dikembalikan ke daerah dalam provinsi melalui program DBH Migas. Dan sudah jelas, DBH untuk daerah penghasil sangat rendah,” papar Suli Faris.

Suli Faris membandingkan dengan DBH migas untuk Nangro Aceh Darus Salam yang menerima 70 persen dari 15 persen keuntungan.

Padahal Nangro Aceh Darussalam itu hanya otonomi khusus (Otsus) yang berkaitan dengan penerapan Syariat Islam. Sementara tata kelola hasil kekayaan alam khususnya migas tidak diotonomikan.

Karena itu, ia berharap, Pemkab Pamekasan berupaya mendapat bagi hasil yang lebih besar serta kompensasi-kompensasi lainnya, baik di bidang ekonomi dan pendidikan.

Karena, kata dia, eksplorasi migas akan membawa dampak besar bagi tatanan kehidupan masyarakat Madura terutama di bidang sosial dan budaya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved