Toko Swalayan di Kota Blitar Disinyalir Langgar Perda, Diduga Jual Produk Minimarket Berjaringan

TRIBUNMADURA.COM, BLITAR - Sebuah toko swalayan di Kota Blitar disinyalir melanggar ketentuan Perda Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

Sebuah toko swalayan itu diduga telah menjual produk minimarket berjaringan, tapi izinnya bukan ritel berjaringan.

"Ada sebuah toko disinyalir melanggar Perda tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Toko itu izinnya bukan ritel berjaringan tapi menjual produk minimarket berjaringan," kata Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar, Totok Sugiharto, usai rapat kerja dengan sejumlah OPD di lingkungan Pemkot Blitar terkait perizinan perdagangan dan tempat hiburan, Rabu (2/6/2021).

Totok mengatakan, sesuai Perda, jumlah minimarket berjejaring di Kota Blitar dibatasi maksimal 22 unit.

Lokasi pendirian minimarket berjejaring juga sudah ditentukan di dalam Perda.

Saat ini, jumlah minimarket berjejaring di Kota Blitar sudah memenuhi kuota yang ditentukan Perda.

"Kami minta Pemkot Blitar segera menindaklanjuti informasi itu dan menegakkan ketentuan yang ada di Perda," ujar politikus PKB itu.

Selain itu, kata Totok, komisi III juga menemukan beberapa tempat hiburan yang perizinannya belum memenuhi aturan.

Misalnya, belum memiliki izin mendirikan bangunan dan belum memenuhi zonasi untuk pendirian tempat hiburan.

"Maka itu, kami memanggil beberapa OPD terkait termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk membahas masalah tersebut," katanya.

Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar, Suharyono mengatakan akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk menindaklanjuti informasi dari komisi III.

"Kami akan berkoordinasi dulu dan akan turun ke lapangan. Karena izinnya hanya toko biasa. Kalau memang ada ciri-ciri pelanggaran, tentunya yang menegur bukan hanya Pemkot, tapi juga dari induknya minimarket," katanya. (sha)