Soal Perpanjangan PPKM Darurat di Jatim, Gubernur Khofifah Indar Parawansa Tunggu Inmendagri

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan, pihaknya menunggu inmendagri yang bersifat resmi terkait kelanjutan PPKM Darurat apakah akan diperpanjangan atau tidak di Jawa Timur.

Pasalnya, PPKM Darurat di Jawa - Bali semula akan diberlakukan hingga tanggal 20 Juli 2021 mendatang atau kurang tiga hari lagi.

Namun, ditegaskan Khofifah, pihaknya sampai hari ini belum menerima inmendagri yang menjadi dasar pelaksanaan PPKM Darurat.

"Kita tunggu inmendagrinya. Ya kita dapat info itu (perpanjangan PPKM Darurat) dari Menko PMK," kata Khofifah dalam wawancara di Dishub Jatim, Sabtu (17/7/2021).

"Tapi kita akan menunggi terbitnya inmendagrinya. Karena sesungguhnya PPKM Darurat ini kan sampai 20 Juli sekarang masih tanggal 17 Juli 2021," tegas dia.

Baca juga: Hari Raya Idul Adha di Tengah PPKM Darurat, Penyembelihan Hewan Kurban Diarahkan Dilakukan di RPH

Sebagaimana diketahui bahwa PPKM Darurat di Jatim sudah diterapkan 3 Juli 2021.

PPKM Darurat di Jatim dilakukan dengan tujuan menurunkan mobilitas masyarakat agar penyebaran covid-19 bisa diturunkan.

Sebelumnya, sebagaimana diberitakan di Tribunnews disebutkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diperpanjang hingga akhir Juli 2021. Sebelumnya, PPKM Darurat berlaku hingga 20 Juli 2021.

"Bapak Presiden sudah memutuskan bahwa PPKM Darurat ini akan diperpanjang sampai akhir Juli," kata Muhadjir dalam rekaman suara yang diterima Tribunnews, Jumat (16/7/2021).

Muhadjir mengungkapkan keputusan itu diambil dalam rapat kabinet terbatas setelah melihat situasi pandemi saat ini. Meski belum sepenuhnya pasti, Muhadjir menyebut keputusan perpanjangan PPKM Darurat akan diumumkan secara resmi.

Baca juga: Depo Isi Ulang Tabung Oksigen Gratis di Surabaya Diresmikan, Bisa Diakses Warga 24 Jam, Ini Caranya

Ia menambahkan, menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), perpanjangan PPKM Darurat ini memiliki banyak risiko. Mengutip Tribunnews, termasuk bagaimana cara menyeimbangkan standar PPKM, bantuan sosial, dan mendisiplinkan masyarakat agar patuh protokol kesehatan.

"Tadi Bapak Presiden sudah menyampaikan perpanjangan ini memang banyak risiko. Termasuk bagaimana supaya seimbang antara meningkatkan disiplin warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan standar PPKM dan bantuan sosial," bebernya.