BERITA MADURA TERPOPULER HARI INI - Ribuan TKI asal Sampang Dipulangkan hingga Demo Mahasiswa UIM

Wadud menuntut pihak kampus segera membentuk kebijakan tentang fasilitas KKNT 2021 tanpa melihat kondisi apapun.

"Mengingat uang pendaftaran yang telah diatur secara administratif Rp 600, bukan malah mempermanis kata dengan bahasa bantuan segala," tegasnya.

"Pihak birokrat kampus harus diberantas, kebijakan yang sewenang-wenang, sikap diskriminatif yang dilakukan oleh pihak LP2M dan ancaman yang dilakukan DPL terhadap peserta KKN yang tidak bisa diberikan toleransi," sambung dia.

Wadud mengaku hanya ingin menuntut hak yang wajib didapatkan oleh mahasiswa KKN UIM.

Dirinya berjanji tidak akan membuat anarkis di kampus UIM selama hak peserta KKN UIM 2021 terpenuhi.

"Penuhi hak kami, jangan main narasi tanpa bukti di hadapan kami, dengan tanpa data yang jelas," tegasnya.

Sementara itu, Ketua LP2M Iswahyudi mengaku tidak mengetahui soal beberapa DPL yang mengancam terhadap peserta KKN UIM 2021.

Kata dia, kesepakatan saat audiensi pertama yang dinodai oleh salah satu pihak LP2M UIM dan berdampak terhadap target pembuatan fasilitas jaket sebagai simbolis KKN UIM 2021, akan ditindaklanjuti oleh pihaknya.

"Kami akan menindak lanjuti terhadap orang yang telah bersikap sewenang-wenang tersebut," katanya.

Sedangkan, Wakil Rektor II UIM, Supandi mengaku hanya menjalankan kebijakan yang telah ada.

Saran dia, bila ada kebijakan yang menguntungkan salah satu pihak, maka akan dilakukan koordinasi terlebih dahulu oleh pihaknya.

"Untuk transparansi dana masih validasi yang kemudian jika ada penyelewengan kami akan menindak lanjuti disertai dampingan dari mahasiswa," katanya.

Di penghujung aksi, sejumlah mahasiswa yang berdemonstrasi tersebut diajak bernegosiasi oleh pihak kampus UIM.

Peserta aksi menyebutkan beberapa tuntutan, di antaranya:

1. Meminta adanya transparansi alokasi dana KKNT 2021.