Mahasiswa Geruduk Gedung DPRD Sampang
Anggota DPRD Sampang Tinggalkan Demonstran saat Aksi Tolak Pilkades 2025 Berjalan, Ini Alasannya
Ketua DPRD Sampang, Fadol bersama anggota dewan lainnya meninggalkan para demonstran di depan Gedung DPRD Sampang saat unjuk rasa berjalan.
Penulis: Hanggara Pratama | Editor: Elma Gloria Stevani
TribunMadura.com/Hanggara Pratama
Aliansi Mahasiswa Sampang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Sampang, Rabu (1/9/2021).
Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama
TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Aliansi Mahasiswa Sampang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Sampang, , Rabu (1/9/2021).
Para mahasiswa menuntut para anggota DPRD Sampang untuk menggunakan hak interpelasi.
Untuk melakukan pencabutan SK Bupati Sampang tentang pelaksanaan Pilkades serentak di tahun 2025.
Namun, siapa sangka jika Ketua DPRD Sampang, Fadol bersama anggota dewan lainnya meninggalkan para demonstran di depan Gedung DPRD Sampang saat unjuk rasa berjalan.
Hal itu dilakukan lantaran permintaan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut tidak dipenuhi oleh sejumlah aktivis dari Aliansi Mahasiswa Sampang (AMS).
Di mana Fadol menginginkan agar demontran memberikannya nama dan nomor telepon koordinator aksi agar bisa menentukan waktu untuk berdiskusi di dalam Gedung DPRD Sampang.
"Nanti kami hubungi dan bisa berdiskusi di dalam gedung karena yang kita cari bukan penyelesaian, namun kebenaran," kata Fadol dengan lantang.
Akan tetapi, hal itu tidak dipenuhi sehingga adu argumen antara demontran dengan anggota DPRD terus terjadi, pada akhirnya anggota dewan memilih masuk ke dalam gedung.
Menanggapi hal itu, Koordinasi Aksi Moh. Riswanto mengaku kecewa atas tindakan dewan yang meninggalkannya saat pihaknya menyampaikan aspirasi.
"Setelah kita ditinggal ke dalam, kita sampaikan kekecewaan kita terhadap DPRD Sampang bahwa sudah tidak lagi berpihak kepada rakyat," ungkapnya.
Ia menambahkan, kedepannya akan tetap konsolidasi atas gerakan tersebut dan harapan yang sebelumnya sudah ditentukan dapat tercapai, yakni meminta DPRD mencabut SK Bupati tentang pelaksanaan Pilkades serentak 2025.
"Kita Upayakan semaksimal mungkin sampai titik darah penghabisan," pungkasnya.

Simak artikel lain terkait Aliansi Mahasiswa Sampang
Simak artikel lain terkait Kabupaten Sampang
Simak artikel lain terkait DPRD Sampang
FOLLOW JUGA: