Berita Sumenep
Warga Pulau Kangean Sumenep Belum Nikmati Aliran Listrik, PLN UP3 Pamekasan Sebut Alasan Mangkrak
Masyarakat Pulau Kangean belum dapat merasakan aliran listrik di wilayah mereka. PT PLN (Persero) Pamekasan wilayah Madura ungkap alasannya.
Penulis: Ali Hafidz Syahbana | Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
lihat foto
Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana
TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - PT PLN (Persero) Pamekasan wilayah Madura mengakui soal mangkraknya aliran listrik di Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep.
Manajer Bagian Perencanaan PT PLN UP3 Pamekasan, Alanfi Syahbana mengatakan, aliran listrik di Pulau Kangean belum terealisasi hingga kini.
Ia menyebut, Covid-19 menjadi satu di antara penyebab mangkraknya aliran listrik di Pulau Kangean.
"Karena kita dari segi anggaran terkendala pada akhir tahun 2019, itu kena imbas dari pandemi Covid-19," kata Alanfi Syahbana pada TribunMadura.com saat dikonfirmasi, Jumat (10/9/2021).
Ia mengatakan jika sesuai misi PLN berikhtiar untuk melistriki semua daerah hingga di Pulau Kangean.
Baca juga: BERITA MADURA TERPOPULER HARI INI - Demo Mahasiswa Sumenep soal Listrik hingga Gedung Baru Poltera
Empat desa di Kecamatan Kangayan yang belum menikmati aliran listrik di antaranya, Desa Batuputih, Tambayangan, Jukong-Jukong, dan Cangkaraman.
"Keuangan PLN kena dampak dari Covid-19, akhirnya itu terhenti untuk sementara," katanya.
Ditanya kapan kepastian proyek itu kembali dikerjakan, ia mengaku belum mengetahui sampai kapan.
"Kita juga belum tahu dan semua memang menyesuaikan dengan anggaran," pungkasnya.
Kasus mangkraknya aliran listrik di Pulau Kangean menjadi tuntutan massa Forum Mahasiswa Kangayan (Formaka) saat menggelar unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Sumenep, Kamis (9/9/2021).
Di sana, mereka menyampaikan protes terkait tidak maksimalnya aliran listrik di wilayah pulau Kangean sejak 2018 lalu.
"Aliran listrik ini adalah janji Bupati Sumenep sebelum dilantik dulu. Namun sampai sekarang belum ada kepastian. Tolong temui kami," kata orator.
Baca juga: Mahasiswa Kangayan Unjuk Rasa di Kantor Pemkab Sumenep, Tuntut 4 Hal ini kepada Bupati Achmad Fauzi
Ada 4 tuntutan yang disampaikan massa pada Bupati Sumenep di antarany,a pertama intervensi kebijakan PLN Madura yang menetapkan 130KWH/VA.
Tuntutan kedua, yaitu transparansi harga pemasangan KWH/VA baru dan meminta Bupati untuk mendesak PLN meratakan aliran listrik secara maksimal.
Terakhir, massa meminta Bupati Sumenep membentuk tim khusus untuk memberantas pungutan liar di Kepulauan Kangayan.
"PT PLN (Pesrero) ULP Kangean memberi harga sekitar 4 - 6 juta untuk harga kilometer, harga tersebut tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi warga kami," terangnya.
