BERITA MADURA TERPOPULER HARI INI Temuan Motor Tak Bertuan di Suramadu hingga PTM di Pamekasan

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Sejumlah berita menarik dari wilayah Madura tersaji dalam Berita Madura terpopuler edisi Sabtu 11 September 2021.

Berita Madura terpopuler menyajikan berita-berita pilihan TribunMadura.com dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, hingga Sumenep.

Pembelajaran tatap muka sekolah di Pamekasan menjadi pembuka Berita Madura terpopuler hari ini.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan memastikan jika sekolah menerapkan protokol kesehatan saat pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah.

Berita selanjutnya, Kabupaten Sampang kembali mendapatkan sebanyak 150 ribu vaksin Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Jumlah vaksin Covid-19 yang diterima Sampang tersebut jauh lebih banyak dibandingkan droping vaksin sebelumnya, yakni sebanyak 50.000 dosis.

Penemuan motor tak bertuan di jalur roda dua Jembatan Suramadu menutup Berita Madura terpopuler hari ini.

1. Disdik Pamekasan Ancam Sanksi Sekolah yang Abaikan Prokes

Pemkab Pamekasan kembali membuka kegiatan pembelajaran tatap muka sekolah di tengah menurunnya kasus Covid-19 di Kabupaten Pamekasan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan, Akhmad Zaini menjelaskan, semua lembaga pendidikan di bawah naungannya telah melaksanakan pembelajaran tatap muka sekolah sejak daerahnya masuk zona kuning.

Akhmad Zaini menyebut, pelaksanaan pembelajaran tatap muka sekolah di Kabupaten Pamekasan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat.

Lembaga pendidikan dimaksud meliputi taman kanak kanak (TK) sebanyak 343 lembaga, kelompok bermain (KB) sebanyak 562 lembaga, satuan PAUD sejenis (SPS) sebanyak 48 lembaga.

Kemudian, taman penitipan anak (TPA) sebanyak 10 lembaga, sekolah dasar (SD) sebanyak 471 lembaga, dan sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 182 lembaga.

"Kita berharap sekolah tetap patuh terhadap prokes Covid-19 agar tidak timbul klaster pendidikan," kata Zaini kepada TribunMadura.com, Jumat (10/9/2021).

"Karena kalau tidak dipatuhi dikhawatirkan timbul klaster pendidikan, bisa kita tutup kembali," sambung dia.