Klaim Jadi Provinsi Paling Siap Songsong Transformasi Digital UMKM, Ini Kata Gubernur Khofifah

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengklaim, Jatim menjadi provinsi paling siap dalam menyongsong perubahan digitalisasi dunia ekonomi.

Dan, sekmen UMKM menjadi penentu arah perekonomian masyarakat di era e-commerce, yang kini sedang bergeliat.

Mantan Menteri Pemberdayaan Wanita di Era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu, menyebut, sekmen UMKM di Jatim berjumlah 9,89 Juta UMKM.

Dari jumlah yang hampir menyentuh angka 10 Juta UMKM itu, ternyata mampu menunjang 57,25% nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim.

Hal itu, dapat disaksikan dari Pertumbuhan perekonomian Jatim belakangan ini, pada kurun Triwulan II dalam 2021, Jatim mencapai kenaikan sekitar 7,25%.

Baca juga: Gubernur Khofifah Beri Penghargaan Empat Bupati atas Inovasi Daerahnya yang Bantu Jatim Bangkit

"Oleh karena itu, yang sudah disampaikan Panglima TNI dan Kapolri tentang tranformasi digital, adalah kebutuhan negara ini, kebutuhan Jatim, dan antusias animo pelaku UMKM," ujarnya di Gedung Mahameru, Mapolda Jatim, Kamis (23/9/2021).

Tahun 2030, ungkap Mantan Menteri Sosial (Mensos) era Presiden Joko Widodo periode pertama itu, berdasarkan sejumlah survei ekonomi dunia, menyebut pada tahun 2030 mendatang, 80% perekonomian dunia akan ditopang oleh sekmen UMKM.

Dari persentase tersebut, 85% diantaranya akan melakukan proses perdagangan secara e-commerce. Atau dapat disebut perdagangan sepenuhnya dengan persentase 99%, dilakukan secara online.

Menanggapi rencana fokus baru misi pengabdian Bharatasena Alumni AKABRI 1996 yang mulai ikut mengembangkan dan memandu sekmen UMKM menuju transformasi digital UMKM.

Khofifah menganggap, misi tersebut sebagai satu diantara jembatan mempersiapkan masyarakat agar makin matang setibanya nanti di masa digitalisasi, yang sejatinya sudah diprediksi momentum waktunya itu.

Apalagi, rencana misi itu, akan berkerja sama dengan market place yang telah kurun waktu dekade terakhir, seperti Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia.

Namun, menurut Khofifah, akses percepatan transformasi digital UMKM ini akan lebih efektif jikalau ada mekanisme penunjang. Seperti yang sedang diupayakannya, yakni menyiapkan Rumah Triase oleh Bank Indonesia (BI) Jatim, Lembaga Survei Profesi (LSP) dari Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jatim, dan Export Centre dari Kementerian Perdagangan RI.

Di Indonesia, ia mengklaim, baru di Jatim, bahwa BI mampu melakukan kurasi data-data UMKM. Program itu, dinamai oleh BI Jatim, sebagai 'Rumah Kurasi'.

Artinya, sebelum masuk ke platform ecommerce, maka dipersiapkan terlebih dahulu oleh rumah kurasi dengan melihat item-item UMKM.

"Ada 120-140 item (aspek) dikurasi. Disperindag Jatim sudah memiliki sedikitnya tujuh Pondok Kurasi," ungkapnya.