Breaking News:

Berita Sampang

Dugaan Poligami Tanpa Izin Menjadi Atensi BKPSDM Sampang, Oknum ASN Terancam Disanksi

Dugaan poligami tanpa izin yang dilakukan oknum Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Sampang, Madura menjadi atensi khusus

Penulis: Hanggara Pratama | Editor: Samsul Arifin
TRIBUNMADURA.COM/HANGGARA PRATAMA
Plt Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sampang, Arif Lukman Hidayat. 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Dugaan poligami tanpa izin yang dilakukan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sampang, Madura menjadi atensi khusus bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat.

Pasalnya, perbuatan H yang kesehariannya berdinas sebagai Kepala Puskesmas (Kapus) di Kecamatan Camplong, Sampang tersebut dinilai melabrak aturan.

Mengapa tidak, H dinyatakan tidak mengajukan izin terlebih dahulu sehingga melanggar ketentuan PP Nomor 10/83 juncto PP Nomor 45/90 tentang izin perkawinan dan perceraian PNS.

"Sesuai aturan, seharusnya mengajukan izin dengan melampirkan surat persetujuan dari istri pertama dan untuk ketentuan diterima atau tidak tergantung Bapak Bupati," kata Plt. Kepala BKPSDM Sampang, Arif Lukman Hidayat, Kamis (30/9/2021).

Dengan adanya kasus tersebut, pihaknya secepatnya akan berkoordinasi dengan Inspektorat serta Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Sampang.

Baca juga: VIRAL di Medsos, Pemkab Sampang Dihebohkan dengan Oknum Kepala Puskesmas Poligami

Tujuannya agar pembentukan Tim khusus untuk menangani kasus poligami tanpa izin segera terbentuk.

"Yang membentuk tim adalah inspektorat, anggotanya gabungan terdiri dari tiga intansi tersebut," terangnya.

Pria yang akrab disapa Yoyok itu menambahkan, jika nantinya tim khusus sudah terbentuk langkah selanjutnya pemanggilan terhadap kedua belah pihak.

"Saat pemanggilan, biasanya yang non ASN sulit hadir (istri muda), tapi tetap akan diproses," ucapnya.

Adapun sanksi yang akan diberikan dirinya tidak tahu pasti, sebab yang menentukan adalah pihak inspektorat.

"Tapi minimal penurunan pangkat, sekarang kan Kepala Puskesmas jadi nanti staf biasa," pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved