Kantor Pemkab Sampang Didemo, Tolak Pilkades 2025, Aliansi Masyarakat Sampang Pasang Badan

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Aksi penolakan Surat Keputusan (SK) Bupati Sampang nomor 188.45/272/KEP/434.013/2021 tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 2025 terus berdatangan.

Pasca munculnya aksi dari Aliansi Mahasiswa Sampang (AMS) beberapa pekan lalu, kali ini sejumlah aktivis beserta masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Sampang pasang badan.

Aksi turun jalan tersebut dilakukan di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, Jalan Jamaluddin, Kecamatan Sampang, Madura, Rabu (6/10/2021).

Pantauan di lokasi, para demonstran sudah mulai berkumpul dan menyiapkan segala perlengkapan sejak pukul 07.00 WIB di Jalan Wijaya Kusuma, Sampang, tepatnya depan gedung DPRD Sampang.

Kemudian, mulai melakukan aksi sekitar pukul 09.30 WIB dengan menyisiri jalan sampai ke depan Gedung Pemkab setempat yang tidak lain adalah Kantor Bupati Sampang.

Tak pelak, sembari berorasi, para demonstran membentangkan sejumlah poster berunsur kritik agar Bupati Sampang Slamet Junaidi mencabut SK itu.

Baca juga: Kunker Komisi V DPR RI ke Sampang, Pembangunan Mega Proyek JLS Menjadi Atensi

Para demonstran menilai diundurnya pelaksanaan Pilkades hingga 2025 akan berdampak pada jalannya roda pemerintahan desa yang tidak optimal karena diisi oleh Pejabat Pengganti (PJ).

Sedangkan dari 180 desa se Kabupaten Sampang, ada 111 Kepala Desa jabatannya berakhir tahun ini, artinya lebih dari separuh desa yang akan diisi oleh PJ sampai 2025 mendatang.

"Tidak hanya itu, jual beli jabatan akan berpotensi terjadi seperti kasus korupsi Bupati Probolinggo, Jawa Timur, tentunya kami tidak mau itu terjadi," kata salah satu Koordinasi Lapangan (Korlap) dengan lantang.

Hingga berita ini dinaikkan aksi tetap berjalan di depan Kantor Pemkab Sampang, Madura.