Breaking News:

Berita Tuban

UMK Tuban 2022 Peringkat 12 di Jatim, Upah Mininum Buruh Naik Rp 6.990 dari Tahun Sebelumnya

UMK Tuban 2022 kini menjadi 2.539.224,88, mengalami kenaikan Rp 6.990 dari sebelumnya Rp 2.532.234,77.

TRIBUNMADURA.COM/M SUDARSONO
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, menyampaikan hasil pertemuannya dengan perwakilan Serikat Pekerja Ronggolawe, Jumat (26/11/2021). 

TRIBUNMADURA.COM, TUBAN - Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tuban 2022 telah disahkan oleh Dewan Pengupahan Tuban untuk ditetapkan Gubernur Jawa Timur.

UMK Tuban 2022 mengalami kenaikan meski tidak membuat para buruh puas, bahkan mengambil sikap untuk menolak kenaikan yang dinilai tidak layak.

UMK Tuban 2022 kini menjadi 2.539.224,88, mengalami kenaikan Rp 6.990 dari sebelumnya Rp 2.532.234,77.

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky mengatakan, kenaikan UMK Tuban 2022 sudah sesuai dengan PP 36 2021 tentang pengupahan.

Terkait kenaikan UMK Tuban 2022, berada pada posisi 12 dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur.

"Untuk kenaikan UMK kita berada di posisi 12 di Jatim," ujarnya kepada wartawan seusai menghadiri paripurna, Jumat (26/11/2021).

Baca juga: Kenaikan UMK Tuban 2022 Ditolak Buruh, Bupati Tuban: Kami Berpegang pada PP tentang Pengupahan

Pria yang juga sebagai Ketua DPD Golkar Tuban itu menjelaskan, terkait mediasi dengan buruh, pemkab benar-benar berpegang pada aturan yang ada yaitu PP 36 2021 tentang pengupahan.

Mengenai hak diskresi baik Pemkab dan Provinsi sudah tidak ada kewenangan jika mengacu PP tersebut.

Kalaupun mengusulkan perubahan kenaikan UMK pasti ditolak, jadi mengusulkan sesuai aturan yang ada.

"Kenaikan UMK tidak bisa dibilang ideal atau tidak, yang jelas itu sesuai dengan PP 36 2021. Pemerintah daerah tidak bisa menentang aturan yang sudah berlaku," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua FSPMI Cabang Tuban, Duraji menyatakan, hasil mediasi yang dimotori Bupati tidak menemui titik temu.

Semua berkutat pada rekomendasi yang sudah dikirimkan ke gubernur, tidak ada iktikad mencari solusi terbaik bagi masyarakat Tuban.

Bahkan, pembahasan sempat alot saat ada perbedaan pendapat terkait putusan MK UU 11/2020 Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat, beserta turunannya.

Bupati menyampaikan bahwa akan menunggu surat pencabutan terkait PP 36 2021 tentang upah tersebut.

"Tidak ada iktikad mencari solusi terbaik bagi buruh di Tuban, jadi tidak ada titik temu dalam pertemuan tadi," tutup Duraji.(nok)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved