Breaking News:

Berita Bangkalan

Selama 3 Tahun Kepemimpinan Ra Latif Pemkab Bangkalan Raih Kapabilitas APIP Level 3 dari BPKP

Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui ‘tangan dingin’ Ra Latif pun berbuah manis

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Samsul Arifin
TRIBUNMADURA.COM/AHMAD FAISOL
Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Alexander Rubi Setyoadi (kiri) menyerahkan sertifikat piagam atas pencapaian Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Level 3 kepada Wakil Bupati Bangkalan, Drs Mohni, MM di Pendapa Agung, Selasa (7/12/2021) 

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Tiga Tahun berjalan kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron (Ra Latif)-Drs Mohni, MM mampu mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual di seluruh satuan kerja.

Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui ‘tangan dingin’ Ra Latif pun berbuah manis.

Atas pencapaian itu, Pemkab Bangkalan berhak mendapatkan piagam penghargaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penyerahan sertifikat piagam atas pencapaian Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Level 3 diserahkan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Alexander Rubi Setyoadi di Pendapa Agung Bangkalan, Selasa (7/12/2021).

“Indikatornya peningkatan kapabilitas APIP di Bangkalan dalam hal ini adalah pihak Inspektorat. Pemkab Bangkalan mampu menyajikan pengelolaan keuangan yang akuntabel sesuai perundang-undangan, termasuk dalam kapabilitas keuangan dan pembangunan yang lebih baik,” ungkap Alexander dalam sambutannya.

Dengan demikian, lanjutnya, Inspektorat Pemkab Bangkalan sudah bisa melakukan audit kinerja, audit investigasi, hingga melakukan deteksi secara dini terhadap terjadinya pelanggaran peraturan.

“Untuk peningkatan level APIP membutuhkan proses dan kami mengapresiasi pencapaian yang telah diraih Pemkab Bangkalan sejauh ini. Apalagi Bangkalan telah beberapa kali memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” pungkas Alexander.

Baca juga: Bupati Bangkalan Jadikan Insentif Guru Ngaji-Madin Prioritas: Tak Tersentuh Refocusing

Sekedar diketahui, hingga Februari 2021 masih terdata 10 kabupaten/kota di Jawa Timur peraih penghargaan kapabilitas APIP Level 3. Beberapa daerah masih berada di Level 2 atau maksimal di 2+. Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota yang telah menyelesaikan syarat-syarat tertentu dan sekitar 150 parameter penilaian.

Mewakili Bupati Ra Latif, Wakil Bupati Bangkalan, Drs Mohni, MM mengungkapkan, raihan penghargaan yang telah dicapai merupakan hasil dari komitmen bersama semua lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya penyelenggaraan birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi.

“Diharapkan, pencapaian ini menjadikan Inspektorat Kabupaten Bangkalan sebagai tempat konsultasi, memberikan keyakinan yang memadai atas tata kelola, manajemen , dan pengendalian internal bagi perangkat daerah,” harap Mohni.

Ia meminta seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bangkalan menjadikan momen pencapaian Kapabilitas APIP Level 3 sebagai lecutan untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik.

“Jadikan APIP sebagai garda terdepan guna menjaga integritas, kapasitas, dan loyalitas. Selain itu, pantau secara berkelanjutan serta lanjutkan koordinasi dengan BPKP tentang tata kelola keuangan dan pembangunan,” pungkas Mohni.

Sementara, Kepala Inspektorat Kabupaten Bangkalan, Joko Supriyono menyatakan, pencapaian APIP Level 3 menjadikan posisi Inspektorat bukan lagi sebagai instansi yang fokus terhadap punishment atau pun pemeriksaan terkait ketaatan semua perangkat darah di lingkungan Pemkab Bangkalan.

“Kami sudah menjadi bagian dari manajemen, tempat konsultasi bagi OPD (Organisasi Perangkat Daerah), posisi kami sudah menjadi agen assurance dan consulting. Kewenangan kami di antaranya meyakinkan bahwa suatu kegiatan dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, dan taat kepada peraturan,” katanya.  

Dengan kondisi demikian, lanjut Joko, peningkatan Sumber Daya Manusia di lingkungan kerja Inspektorat akan terus dikembangkan melalui pendidikan-pendidikan yang dilakukan oleh lembaga berkompeten seperti BPKP.

“Pada level ini, kami sudah bisa melakukan audit kinerja dan audit progetti,” pungkas mantan Kabag Hukum Setdakab Bangkalan itu.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved