Berita Pamekasan

Pamekasan Belum Punya Wabup Pengganti Rajae, Kekosongan Jabatan Wakil Baddrut Tamam Jadi Sorotan

Lamanya pengisian jabatan Wabup Pamekasan ini mendapat sorotan dari mantan Wakil Ketua DPRD Pamekasan.

TRIBUNMADURA.COM/KUSWANTO FERDIAN
Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam dan Wakilnya Rajae saat usai meninjau pelaksanaan bazar murah dan takjil murah di Taman Monumen Arek Lancor Pamekasan, Selasa (7/5/2019) sore. 

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN – Jabatan Wakil Bupati Pamekasan, Madura, kosong setahun lebih.

 Jabatan Wabup Pamekasan kosong, setelah wabup sebelumnya, Rajae meninggal dunia pada Kamis (31/12/2020).

Sementara itu, masa jabatan Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, tinggal 20 bulan lagi.

Sisa masa jabatan Baddrut Tamam sebagai Bupati Pamekasan berakhir pada September 2023 mendatang.

Lamanya pengisian jabatan Wabup Pamekasan ini mendapat sorotan dari M Suli Faris, mantan Wakil Ketua DPRD Pamekasan, periode 2014-2019.

M Suli Faris menyayangkan jabatan Wabup Pamekasan yang masih kosong hingga setahun.

Menurut Suli Faris, berdasarkan undang-undang, jika terjadi kekosongan jabatan wabup, baik karena berhalangan tetap, mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka bila sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan, proses pengisian wabup dilakukan DPRD melalui mekanisme pemilihan.

Tetapi bila sisa jabatannya tidak sampai 18 bulan, maka proses pengisian wabup tidak perlu.

Ia menyebut, hal ini merupakan tugas dari DRPD Pamekasan untuk melakukan proses pengisian wabup. 

“Jika sampai akhir Januari 2022 kekosongan jabatan Wabup Pamekasan belum terisi, akan menimbulkan persoalan hukum yang serius," kata Suli Faris, Minggu (2/1/2022).

"Sebab, karena ada satu norma hukum yang diabaikan. Walau dalam undang-undangnya tidak diatur secara detail, tentang batasan waktu proses pengisian wabup,” sambung dia.

Ia menilai, tidak adanya peraturan secara jelas terkait jangka waktu proses pengisian wabub, seharusnya DPRD yang membuat aturan batas waktu proses itu.

Karena menurut Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, kata dia, DPRD yang berwenang membuat aturan yang tidak diatur dalam peraturan perundang undangan.

“Membiarkan kekosongan jabatan wabup dalam waktu yang cukup panjang, tentunya bukan sebuah kelalaian," tutur dia.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved