Berita Pamekasan

Ratusan Warga Pamekasan Demo di Kantor Pemkab, Minta Pilkades Ditunda Karena Ancaman Omicron

Korlap Aksi, Zaini mengatakan, penolakan digelarnya Pilkades serentak di Pamekasan ini karena Covid-19 dengan varian baru Omicron masih mengancam

Penulis: Kuswanto Ferdian | Editor: Samsul Arifin
TRIBUNMADURA.COM/KUSWANTO FERDIAN
Suasana saat masyarakat Pamekasan demonstrasi ke Kantor Pemkab setempat, Kamis (20/1/2022) sore. 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian 

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Ratusan masyarakat Kabupaten Pamekasan, Madura demonstrasi ke Kantor Pemkab setempat, Kamis (20/1/2022) sore.

Masyarakat dari berbagai desa itu, menyuarakan perihal penolakan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Pamekasan yang direncanakan akan digelar 23 April 2022 mendatang.

Korlap Aksi, Zaini mengatakan, penolakan digelarnya Pilkades serentak di Pamekasan ini karena Covid-19 dengan varian baru Omicron masih mengancam keselamatan banyak orang.

Kata dia, pada 2021 lalu, di Pamekasan terjadi peristiwa memilukan, yaitu hampir di setiap pelosok desa se-Pamekasan, dalam setiap harinya terdengar kabar kematian akibat Covid-19.

"Hampir setiap hari kita mendengar jeritan keluarga korban akibat ganasnya varian delta. Bahkan rakyat masih mau dihadapkan dengan virus Omicron," teriak Zaini.

Baca juga: Disperindag Pamekasan Pastikan Tak Ada Penimbunan, Warga Boleh Belanja Minyak di 2 Ritel Ini

Menurut aktivis yang akrab disapa Wer-Wer ini, agar masyarakat tidak menjadi korban keganasan Covid-19, mestinya Pemkab Pamekasan fokus pada pemulihan ekonomi, bukan pada pelaksanan Pilkades serentak.

Sebab, jika Pilkades serentak itu digelar akan bersamaan dengan bulan suci Ramadan, dan dikhawatirkan akan mengganggu kesucian orang berpuasa.

"Coba kita lihat di Bangkalan, setelah menggelar Pilkades serentak, jadi zona hitam," ujarnya.

Wer-Wer tak ingin warga Pamekasan menjadi korban keganasan Covid-19 karena hanya segelintir kepentingan orang yang memaksa Pilkades serentak tetap digelar.

Ia menyarakan, mestinya Pemkab Pamekasan juga menjalankan amanah Permendagri no 3 tahun 2022 tentang PPKM, mulai dari level 1, 2, dan 3.

Pendapat Wer-Wer, pemerintah pusat punya kewajiban untuk melindungi rakyat.

Namun Pemkab Pamekasan, seenaknya saja menetapkan Pilkades serentak pada saat PPKM level III.

Apalagi waktu pelaksanaan Pilkades juga bertepatan dengan bulan suci Ramadan dan di tengah masifnya penyebaran virus Omicron.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved