Surat Sakit Permintaan Fasilitas DPRD Sumenep ke SKK MIgas Bocor ke Publik, Ini Respon DPRD

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Surat sakti permintaan fasilitas tempat dan akomodasi dari Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep bocor ke- publik

Surat sakti yang berisikan permintaan akomodasi itu ditujukan untuk Kepala SKK Migas Perwakilan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (J kini bocor dan menjadi perbincangan di Sumenep.

Bahkan ditandatangani langsung salah satu Pimpinan DPRD Kabupaten Sumenep.

Tertuang jelas permintaan akomodasi untuk 14 pejabat di lingkungan DPRD Kabupaten Sumenep.

Rinciannya, dari 14 orang di kantor parlemen itu yakni, sebanyak 12 untuk pimpinan dan anggota wakil rakyat dan 2 untuk staf.

Dikonfirmasi kebenaran surat sakti tersebut kepada Ketua Komisi II DPRD Sumenep, H. Subaidi, enggan memberikan keterangan.

Namun, pihaknya meminta media untuk menghubungi rekan sejawatnya.

"Coba ke Irwan (Sekretaris Komisi II,red) kamu ya, saya masih ada tamu," singkatnya.

Baca juga: Pengacara Sebut Posisi Bupati Sumenep Bakal Terancam, Ini Respon Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD

Dikonfirmasi Sekretaris Komisi II DPRD Sumenep, Irwan Hayat membenarkan perihal surat saksti permintaan fasilitas komisi II ke- SKK Migas Jabanusa.

"Kemarin itu, di luar kegiatan dinas, tentu tidak mungkin lah kami yang menyediakan, jadi yang menyediakan akomodasi berupa tempat, makan, penginapan dan segala macam dari SKK Migas," terangnya.

Pihaknya melanjutkan bahwa, berdasarkan atas surat yang diajukan lembaganya untuk mengadakan rapat koordinasi (Rakor) lanjutan bersama perusahaan Migas.

Bahkan politisi muda PKB ini menganggap permintaan fasilitas dan akomodasi adalah hal yang lumrah dilakukan baik di lingkungan legislatif maupun eksekutif.

"Iya difasilitasi oleh mereka (SKK Migas)," katanya.

Disinggung soal informasi lain bahwa para wakil rakyat juga menerima amplop dari SKK Migas, pria yang juga Ketua DKC Garda Bangsa ini mengelak.