Berita Sumenep
PI Migas di Sumenep Diduga Dinikmati Para Elit, ini Penjelasan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia
Pihaknya menemukan fakta yang mencengangkan dimana masyarakat tidak memiliki dampak kesejahteraan dari keberadaan kegiatan usaha tersebut.
Penulis: Ali Hafidz Syahbana | Editor: Aqwamit Torik
Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana
TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Kabupaten Sumenep salah satu daerah yang berada di pulau Madura dan memiliki berkah dari semesta berupa kekayaan alam berlimpah dengan gugusan keindahan bumi kepulauan yang bergandeng mesra.
Salah satu berkah terbesarnya itu bernama Minyak dan Gas (Migas).
Terbukti, banyak perusahaan besar yang menanamkan modalnya di Bumi Arya Wiraraja ini untuk melakukan eksplorasi Migas.
Hal itu diantaranya Kangean Energi Indonesia (KEI), HCML lepas pantai Pulau Raas dan Pulau Sepudi, Energi Mineral Langgeng dan Medco Energi dengan jumlah lifting ribuan barel yang bernilai miliaran rupiah.
Lantas apakah berkah kekayaan alam Sumenep ini dapat memberikah manfaat kesejahteraan masyarakat?.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep pada tahun 2021 berada pada angka 20,5 persen.
Terdapat peningkatan jika dibandingkan tahun 2020 dalam catatan BPS Sumenep tercatat penduduk mikin sebesar 220,23 ribu orang.
Ada peningkatan penduduk miskin sebesar 8,25 ribu orang 0,70 persen.
Karena pada tahun 2019 berdasarkan angka garis kemiskinan sebesar Rp357.473, data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep menunjukkan bahwa penduduk miskin di Sumenep tahun 2019 sebesar 211,98 ribu orang atau 19,48 persen.
Padahal secara aturan seperti tertuang pada Permen ESDM Nomor 37 tahun 2016, daerah yang menjadi lokasi dari eksplorasi migas mendapat Participating Interesting (PI) sebesar 10 persen. Tentu dana teresebut sangatlah besar.
Kemudian, kemana dana PI mengalir jikalau tidak mampu mengentaskan kemiskinan di wilayah Sumenep khususnya?.
TribunMadura.com bertemu langsung dengan Ketua DPW Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Sulaisi Abdurrazaq mengatakan dari persoalan tersebut, diduga mengalir ke kantong-kantong sejumlah para elite di Kota Keris.
Pendapat itu kata Sulaisi, sudah didasarkan penelitiannya terhadap masyarakat sekitar lokasi eksplorasi Migas di kepulauan.
Bahkan katanya, pihaknya menemukan fakta yang mencengangkan dimana masyarakat tidak memiliki dampak kesejahteraan dari keberadaan kegiatan usaha tersebut.